MK Putuskan Ijazah Setara SMA Gibran Tidak Ditemukan, Denny Indrayana Tuntut Diskualifikasi

Mahkamah Konstitusi resmi menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah atau sertifikat yang membuktikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas. Keputusan ini menjadi poin krusial dalam persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar malam ini. Hakim MK Arsul Sani membacakan pertimbangan yang menegaskan ketiadaan bukti kelulusan formal tersebut dalam seluruh berkas yang diajukan para pihak.

Perdebatan hukum ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, serta sejumlah warga dan purnawirawan TNI. Mereka menantang keabsahan syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Para pemohon mendesak MK untuk menyatakan diskualifikasi Gibran karena dianggap tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 Huruf I UU Pemilu.

Malam ini, sidang pembacaan putusan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dengan kehadiran seluruh hakim konstitusi. Wakil Ketua MK Saldi Isra mulai membacakan putusan sejak pukul 20.00 WIB, disaksikan oleh para pemohon, termohon KPU, pihak terkait, dan Bawaslu di ruang sidang. Hakim Arsul Sani secara spesifik menjelaskan bahwa dokumen seperti certificate of attendance yang dimiliki Gibran hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan kelulusan.

Petitum para pemohon sebelumnya menegaskan bahwa syarat pendidikan merupakan aturan imperatif yang wajib dipenuhi saat pendaftaran dan penetapan pasangan. Mereka meminta pengadilan konstitusi untuk mengafirmasi kewajiban ini secara mutlak. Tuntutan ini memicu diskusi intensif di persidangan mengenai interpretasi hukum terhadap dokumen pendidikan di luar negeri dan kesetaraannya dengan standar nasional.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan telah mempelajari semua bukti yang diajukan. Kesimpulan hukum yang dihasilkan menunjukkan bahwa tidak ada bukti tamat studi yang valid dalam kategori ijazah atau diploma. Fakta ini menjadi landasan penilaian hukum dalam perkara sengketa hasil pilpres tersebut, menutup ruang argumen tentang kesetaraan ijazah luar negeri tanpa dokumen kelulusan resmi.

Analisis Redaksi

Keputusan MK ini menandai titik balik dalam sengketa konstitusional yang berlarut-larut terkait syarat administratif pilpres. Dengan tidak diketemukannya bukti kelulusan setara SMA, MK secara implisit memperketat interpretasi terhadap Pasal 169 UU Pemilu. Ini bukan sekadar soal administratif, melainkan tentang kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi publik, keputusan ini memberikan kejelasan hukum yang dibutuhkan untuk memahami standar pencalonan kepala negara.

Yang perlu diwaspadai adalah dampak lanjutan dari putusan ini terhadap preseden hukum pemilu di masa depan. Jika syarat pendidikan ditafsirkan secara kaku seperti ini, maka setiap calon di masa depan harus benar-benar memastikan kelengkapan dokumen yang setara. Namun, bagi para pemohon, hasil ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan jika mereka mengaitkannya dengan substansi diskualifikasi. Kemungkinan langkah selanjutnya adalah evaluasi oleh lembaga legislasi untuk memperjelas regulasi ijazah luar negeri dalam Undang-Undang Pemilu.