Kuasa Hukum Sita Perhatian: Kasus Penipuan Rp58,5 Miliar Harus Dituntaskan Profesional

Warga Negara Malaysia berinisial SYF menuntut proses hukum kasus penipuan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar, yang melibatkan mantan Kombes Fahrurozi, berjalan secara profesional dan tidak berbelit. Tuntutan ini disampaikan kuasa hukum korban, Bagas Pangestu Pribadi, sebagai respons atas dinamika pergantian pejabat utama di lingkungan Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa perombakan struktural tidak boleh menjadi alasan untuk mengubah arah atau memperlambat penanganan perkara yang sudah memiliki landasan hukum jelas.

"Pergantian pimpinan adalah momentum yang wajar terjadi di tubuh institusi manapun, dan kami berharap hal itu tidak mengubah arah maupun kecepatan penanganan perkara yang sudah berjalan sejauh ini," ujar Bagas kepada wartawan pada Senin (5/10). Pihak tim hukum dari Negeri Sembilan tersebut meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, proses pengusutan dapat dilanjutkan tanpa melanggar aturan yang berlaku. Mereka percaya jajaran baru mampu bekerja profesional dan melanjutkan penanganan perkara-perkara yang sudah berjalan, termasuk perkara yang menyangkut klien mereka.

Laporan resmi dari pelapor terdaftar dengan nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI pada Agustus 2026, dengan dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP. Dalam laporannya, korban menyebut telah menempatkan modal secara bertahap sejak Mei hingga Oktober 2025 dengan total Rp58,5 miliar pada usaha pertambangan emas di Sulawesi Utara. Ironisnya, dari jumlah tersebut, pelapor hanya menerima pengembalian Rp4 miliar pada Februari 2026.

Bagas menyatakan pihaknya menghormati kewenangan penyidik dan tidak akan mendahului proses hukum. Ia mengapresiasi mekanisme pengawasan internal yang telah berjalan, di mana Divisi Propam Polri telah memeriksa Kombes F terkait dugaan pelanggaran etik serta melakukan penempatan khusus. "Ini bagian dari mekanisme pengawasan internal yang berjalan dan kami mengapresiasi hal itu disampaikan secara terbuka kepada publik, bukan ditutup-tutupi," katanya. Namun, ia mengingatkan bahwa persidangan etik, penetapan tersangka, dan persidangan pidana belum terlaksana.

Pihak kuasa hukum meyakini bukti-bukti yang telah diserahterimakan ke penyidik sudah mencukupi minimal dua alat bukti untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. "Kami yakin penyidik dapat menemukan dua alat bukti yang sah untuk menentukan perkara ini layak naik ke tahap penyidikan. Itu harapan kami yang memang harus dilalui setiap perkara pidana," tegasnya. Penekanan ini menjadi pengingat bahwa proses hukum harus berjalan seimbang antara pengawasan internal dan pembuktian pidana.

Analisis Redaksi

Tuntutan profesionalisme ini bukan sekadar retorika legalitas, melainkan sinyal kuat bahwa publik internasional memantau integritas institusi keamanan Indonesia. Keterlibatan warga negara asing dalam kasus dengan nilai ratusan miliar rupiah memposisikan kasus ini pada tataran yang melampaui kepentingan domestik biasa; ini adalah ujian kepercayaan terhadap negara hukum. Dinamika pergantian pejabat di pucuk pimpinan Polri justru menjadi momentum krusial, di mana keberlanjutan kasus ini menguji apakah komitmen anti-korupsi benar-benar menjadi prioritas strategis atau sekadar wacana. Ketidakberesan dalam penanganan kasus besar akan merusak kredibilitas lembaga di mata mitra internasional.

Dari sisi teknis hukum, klaim kuasa hukum mengenai kecukupan dua alat bukti yang sah menggeser bola permainan ke pundak penyidik. Jika bukti dianggap tidak cukup oleh pihak kepolisian, maka ada celah yang harus dijelaskan secara transparan mengapa mekanisme pengawasan internal (Propam) sudah bergerak (penempatan khusus), tetapi proses pidana belum lanjut. Publik berhak tahu apakah ada penghentian sementara atau hambatan faktual lainnya. Keterkaitan antara sanksi etik dan pidana harus sinergis; sanksi etik bukan pengganti, melainkan penjaring awal sebelum tindakan pidana diperiksa secara tuntas. Kegagalan menutup celah ini bisa berujung pada impunitas yang berbahaya.

Ke depan, langkah logis yang harus diwaspadai adalah kemungkinan tekanan terhadap proses hukum untuk 'diredam' agar nama institusi terselamatkan. Penanganan kasus ini harus diisolasi dari intrik birokrasi. Pembentukan tim khusus atau percepatan verifikasi forensik terhadap dana investasi di Sulawesi Utara adalah langkah yang niscaya. Jika proses berjalan lambat, tidak ada jalan lain selain melakukan audit khusus dan penerbitan ketetapan hukum yang lebih tegas. Kepercayaan publik tidak dibangun dengan pengumuman, tetapi dengan eksekusi hukum yang tegas dan transparan, yang membuktikan bahwa di Indonesia, siapa pun pelakunya, akan diproses tanpa pandang bulu.