DGK Lawan Tekanan Politik: Lindungi Kreator The Assassin(s) dari Tuduhan Distorsi Sejarah

Directors Guild of Korea (DGK) resmi memasang badan melindungi para kreator film The Assassin(s) dari gelombang serangan politik yang kini menyasar kehidupan pribadi dan mata pencaharian mereka. Dukungan asosiasi sutradara ini keluar sebagai respons terhadap tuduhan distorsi sejarah yang dilontarkan politisi konservatif, memicu aduan ke polisi dan perdebatan panas di Majelis Nasional mengenai batas kebebasan seni.

"Apa yang kami hadapi saat ini bukan lah kritik atau kecaman terhadap film, melainkan serangan terhadap individu yang telah melampaui batas," demikian pernyataan DGK yang diberitakan Variety pada Minggu (4/10). Asosiasi tersebut menegaskan bahwa permusuhan yang terjadi sudah melampaui sekadar mempertanyakan konten film. Situasi ini bahkan menuntut agar film semacam itu tidak pernah dibuat lagi, sebuah tekanan yang dinilai DGK mengancam keutuhan lingkungan kreatif.

Kontroversi ini berakar pada film Korea tersebut yang menampilkan Yoo Hae-jin sebagai inspektur polisi yang menyelidiki penembakan di Teater Nasional pada 15 Agustus 1974. Dalam peristiwa bersejarah itu, Yuk, istri Presiden Park Chung-hee kala itu, tewas saat perayaan Hari Pembebasan. Penyelidikan resmi waktu itu menyimpulkan bahwa Mun Se-gwang adalah pelaku tunggal yang bertindak atas instruksi dari Pyongyang dan Chongryon. Namun, karena film karya sutradara Hur tidak secara eksplisit menyebutkan nama pelaku dan menggunakan judul jamak, para pengkritik menuduh film tersebut mengarahkan penonton pada dugaan keterlibatan Park Chung-hee.

Tekanan politik semakin keras dengan dilaporkannya Hur, CEO Hive Media Corp. Kim Won-kuk, serta penulis naskah Kwon Ki-jun dan Lee Ji-min ke kepolisian Seoul oleh Lee Jong-bae, mantan anggota dewan kota Seoul dari Partai People Power (PPP). Tuduhan pencemaran nama baik ini didasarkan pada argumen bahwa penggunaan bentuk jamak pada judul film memancing dugaan adanya pelaku kedua. Upaya parlemen untuk memanggil sutradara Hur juga digagalkan oleh Partai Demokrat dengan dalih kebebasan berkarya, sementara situs penilaian film dibanjiri ulasan bintang satu dan akun media sosial pemeran seperti Kim Go-eun serta Lee Young-ae menjadi sasaran komentar kasar.

Ironisnya, gempuran ini tidak mampu menghentikan performa komersial The Assassin(s). Film ini mencatatkan lebih dari 1 juta penonton dalam empat hari dan memuncaki tangga box office Korea pada akhir pekan tanggal 2-4 Oktober. Dalam periode tersebut, film mengantongi 412.012 tiket dari 1.129 layar dengan pendapatan kotor 4,07 miliar won. Total akumulasi penonton kini mencapai 2,23 juta orang dengan pendapatan 21,9 miliar won. Pihak produser bahkan menegaskan pada 28 September bahwa film tidak menyajikan hipotesis dramatis sebagai fakta sejarah baru.

Analisis Redaksi

Inti dari insiden ini bukan lagi soal kebenaran historis, melainkan tentang upaya politisasi seni sebagai senjata for politik. Tuduhan distorsi sejarah yang dialamatkan pada elemen dramatis film, seperti penggunaan judul jamak, menunjukkan adanya ketidakpuasan politik terhadap narasi alternatif yang menantang mitos resmi tentang kematian Yuk. Ketika figur publik seperti Lee Jong-bae melibatkan institusi hukum untuk menekan kreator, ada indikasi kuat bahwa tekanan ini datang dari kubu konservatif yang merasa terganggu oleh reinterpretasi masa lalu yang tidak mereka kontrol. Penolakan Partai Demokrat untuk membiarkan parlemen memanggil sutradara mengonfirmasi bahwa isu ini telah menjadi proxy war antar-faksi politik di Korea.

Yang perlu diwaspadai adalah eskalasi budaya pembungkaman (chilling effect) terhadap industri kreatif. Ketika para sutradara, penulis, dan pemeran merasa bahwa membuat film dengan akhir terbuka atau interpretasi subjektif bisa berujung pada tuntutan hukum dan perundungan digital, kreativitas akan membeku. DGK kini memposisikan diri sebagai penyangga terakhir, namun jika tekanan politik dari Majelis Nasional terus berlanjut, ini bisa menjadi preseden berbahaya yang membahayakan independensi seni di Korea Selatan. Kasus ini menandai batas tipis antara kritik konstruktif dan penindasan sistemik.

Langkah selanjutnya kemungkinan akan berfokus pada dua arah: proses hukum yang akan membuktikan atau membatalkan tuduhan pencemaran nama baik, dan pertarungan di ranah publik. Para penggemar dan komunitas film, yang terlihat jelas dari data box office yang terus naik di tengah badai, akan menjadi variabel penentu. Jika tekanan hukum berhasil mengaburkan kualitas film di mata mayoritas penonton, baru kita bisa bicara soal keruntuhan industri. Namun sejauh ini, data menunjukkan resistensi publik yang kuat terhadap upaya sensor terselubung ini.