Pekan Persatuan Etnis China: Tontonan Propaganda atau Selebrasi Asimilasi Paksa?

Partai Komunis China (PKC) menggelar Pekan Publisitas Persatuan dan Kemajuan Etnis untuk pertama kalinya pada 21 hingga 27 September 2026, sebuah acara yang dirancang pemerintah Beijing sebagai perayaan keharmonisan di antara 56 kelompok etnis resmi. Di balik panggung pameran busana tradisional dan tarian daerah, agenda ini menjadi sorotan tajam karena dianggap para aktivis bukan sebagai perayaan persatuan, melainkan sebagai selebrasi atas undang-undang yang melucuti identitas khas warga Uighur, Tibet, Mongolia Selatan, dan kelompok minoritas lainnya.

Narasumber kunci dalam kritik ini adalah Rahima Mahmut dari Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC). Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis China yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 menjadi landasan hukum bagi pembentukan apa yang disebut PKC sebagai "Komunitas Bangsa China". Konsep ini menuntut satu identitas yang disetujui negara, satu narasi sejarah tunggal, hierarki bahasa tunggal, dan loyalitas politik mutal, sehingga mengaburkan batasan budaya lokal yang telah ada selama puluhan tahun.

Dampak dari penerapan undang-undang ini terlihat dalam tragedi kemanusiaan yang mewarnai situasi terkini. Hanya beberapa hari setelah undang-undang tersebut berlaku, seorang aktivis Tibet, Lobga Rangzen, meninggal dunia setelah melakukan aksi bakar diri di luar Markas PBB di New York. Rahima menggambarkan aksi keputusasaan tersebut sebagai gambaran tekanan mendalam yang dirasakan warga Tibet di tengah percepatan kampanye Beijing untuk mengasimilasi identitas Tibet ke dalam kendali negara. Larangan terhadap bahasa, agama, serta tradisi lokal dari ruang publik menjadi pemicu utama eskalasi emosi para aktivis di luar negeri.

Bagi masyarakat Uighur, rasa takut tersebut didasari oleh rekam jejak penindasan yang kian meningkat sejak dekade terakhir. Pelanggaran hak reproduksi dan kekerasan dilaporkan meliputi pengandangan massal, kerja paksa, pengebirian paksa, aborsi paksa, hingga kekerasan seksual di dalam kamp tahanan. Uyghur Tribunal telah menyimpulkan bahwa tindakan Tiongkok memenuhi unsur genosida. Selain itu, program "Become Family" mengirim kader dan pejabat pemerintah untuk tinggal di dalam rumah warga Uighur, terutama rumah di mana kepala keluarga telah ditahan, sehingga menginvasi ruang paling pribadi kehidupan keluarga.

Pemisahan keluarga juga terjadi secara sistematis, di mana anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka untuk didektrinisasi ideologi partai. Sementara itu, para cendekiawan, budayawan, akademisi, dan pemimpin agama Uighur lenyap ke dalam sistem penjara. Rahima menyebut pengikisan identitas ini diperkuat oleh infrastruktur pengawasan totaliter. PKC memanfaatkan teknologi pelacakan digital, basis data kepolisian, pengumpulan DNA massal, hingga pendidikan politik wajib untuk memantau kehamilan seorang ibu, persekolahan anak, praktik keagamaan keluarga, hingga percakapan di dalam rumah. Untuk menutupi realitas ini dari pandangan dunia internasional, Beijing secara gencar mempromosikan pariwisata di wilayah Xinjiang melalui pameran tarian, pasar tradisional, dan pemandangan alam, padahal suara para korban dan keluarga yang terpisah masih dibungkam melalui intimidasi serta pemutusan akses komunikasi.

Ancaman represi transnasional juga terkandung di dalam undang-undang baru ini. Dengan mengklaim kewenangan atas tindakan di luar negeri yang dianggap merusak persatuan etnis, aturan tersebut memberikan payung hukum bagi tindakan represi transnasional, termasuk intimidasi terhadap diaspora, ancaman kepada anggota keluarga di dalam negeri, dan upaya membungkam kritik di tingkat global. Dunia internasional kini dihadapkan pada pilihan moral antara mempertahankan akses pasar atau menegakkan martabat kemanusiaan. "Pemerintah negara-negara Barat tidak boleh memandang dinamika ini sekadar sebagai tragedi lokal. Ketergantungan ekonomi dan rantai pasok global yang masih terikat dengan pasar China serta kerja paksa telah dimanfaatkan Beijing untuk membiarkan pelanggaran ini berlalu tanpa konsekuensi konkret," ungkap Rahima. Ia memperingatkan bahwa Pekan Publisitas Persatuan dan Kemajuan Etnis mengingatkan bahwa asimilasi paksa bukanlah persatuan, dan penghancuran kebudayaan bukanlah sebuah kemajuan.

Analisis Redaksi

Pelaksanaan Pekan Publisitas ini menandai fase baru dalam strategi propaganda Beijing: dari sekadar mengelola keamanan domestik menjadi legalisasi narasi "persatuan" melalui alat hukum baru. Pergeseran dari retribusi keamanan ke legislasi identitas menunjukkan bahwa negara mencoba mengunci status quo budaya di mana semua keberagaman harus mengalir ke satu standar nasional yang ditetapkan partai. Bagi pengamat, hal ini berbahaya karena membuat kritik terhadap kebijakan etnis menjadi tindakan ilegal secara hukum, bukan sekadar disorotan moral.

Yang perlu diwaspadai adalah jangkauan represi transnasional yang kini memiliki dasar hukum. Dengan undang-undang baru, Beijing dapat menggunakan kedaulatan hukumnya untuk menekan diaspora Uighur dan Tibet di negara-negara lain, terutama jika mereka dianggap "merusak persatuan". Ini berarti konflik internal China tidak lagi terbatas di dalam perbatasannya, melainkan menjadi alat tekanan diplomatik dan sosial yang dapat mengganggu stabilitas komunitas Tionghoa non-Han di luar negeri secara berkelanjutan.

Secara logis, langkah selanjutnya adalah apakah negara-negara Barat akan tetap mempertahankan ketergantungan ekonominya atau mulai menerapkan sanksi yang menyasar spesifik pada praktik penindasan etnis. Jika tidak ada konsekuensi ekonomi yang signifikan, Beijing kemungkinan akan memperluas penerapan undang-undang ini ke kelompok minoritas lainnya, menjadikan"persatuan" sebagai alat kontrol sosial yang lebih ketat dari sebelumnya.