Data Pribadi Menkomdigi Meutya Hafid Ditemukan Dijual Rp2.000, Komdigi Usut Kasus

Seorang kreator konten mengecam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) setelah menemukan data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid diperjualbelikan dengan harga Rp2.000 di platform Telegram. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @realmrbert pada Jumat (2/10), yang dikenal sebagai Mister Bert ini menyebut data tersebut mencakup foto KTP, informasi keluarga, hingga password pribadi sang menteri. Penemuan ini memicu gelombang kritik terhadap sistem keamanan data nasional yang menjadi tanggung jawab langsung kementerian yang dipimpin Meutya.

Mister Bert menjelaskan bahwa harga jual data pribadi umumnya berkisar Rp10.000 per orang, mencakup foto wajah dan lokasi real-time. Namun, untuk kasus Meutya, harga turun drastis menjadi Rp2.000, menunjukkan tingkat aksesibilitas data yang mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa data tersebut tidak perlu diretas ulang karena sudah tersedia secara terbuka di pasar gelap Telegram, sebuah temuan yang menyanggah narasi bahwa kebocoran data selalu berasal dari serangan siber eksternal yang kompleks.

Isu ini bukan sekadar keluhan satu pihak. Mister Bert mengklaim telah berkali-kali mendatangi Komdigi untuk melaporkan celah keamanan, termasuk menunjukkan bukti kebocoran data Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, respons kementerian selama ini dianggap lambat dan tidak signifikan dalam mengatasi akar masalah. Ia menegaskan bahwa niatnya bukan untuk mempermalukan, melainkan memicu kesadaran bahwa jika data menteri pun rentan, risiko bagi masyarakat umum jauh lebih besar.

Menanggapi sorotan tersebut, Komdigi melalui Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengeluarkan pernyataan resmi. Alexander menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Polri dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut kasus jual beli data ilegal tersebut. Pihaknya mengidentifikasi situs-situs yang memperjualbelikan data dan mengambil langkah pemblokiran akses sesuai kewenangan yang berlaku. Koordinasi lintas lembaga ini dinilai penting karena penyebaran data berlangsung multi-platform dan memerlukan penelusuran sumber serta pihak yang terlibat secara menyeluruh.

Menurut Alexander, penjelasan dari BSSN mengindikasikan bahwa data yang sedang beredar merupakan data lama yang kembali diramaikan, bukan serangan baru. Namun demikian, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan penindakan tegas. Alexander mengingatkan publik untuk tidak turut menyebarluaskan data pribadi yang sudah bocor, karena penyebaran ulang dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ancaman keamanan data ini dipandang sebagai tantangan lintas negara yang memerlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan platform digital.

Analisis Redaksi

Pernyataan BSSN bahwa ini adalah "data lama" adalah poin krusial yang sering diabaikan publik. Jika data berasal dari kebocoran massal sebelumnya, itu berarti sistem pertahanan pertama telah gagal total. Harga Rp2.000 bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahaya bahwa data mentah menjadi komoditas murah dan mudah diakses. Kondisi ini mengubah lanskap ancaman siber dari "serangan terencana" menjadi "risiko konsumeris", di mana identitas warga negara bisa hilang tanpa pemberitahuan apa pun.

Kritik Mister Bert terhadap respons birokrasi juga menyingkap masalah structural dalam penanganan siber nasional. Klaim bahwa ia sudah melapor berkali-kali tanpa hasil menunjukkan adanya hambatan dalam mekanisme pelaporan insiden. Jika entitas yang seharusnya melindungi data (Komdigi) justru menjadi tempat yang paling banyak data pebisnisnya bocor, kredibilitas institusi tersebut tergerus. Publik kini menuntut transparansi total mengenai seberapa banyak database pemerintah yang sebenarnya sudah terekspos.

Ke depan, langkah logis yang harus diambil bukan hanya pemblokiran situs, melainkan audit forensik menyeluruh terhadap database instansi pemerintah. Tanpa mengetahui akar sumber kebocoran data lama, pemerintah hanya sedang memadamkan api, bukan mengisolasi sumber bahan bakarnya. Komdigi perlu menunjukkan ketegasan dengan membuka audit hasil ke publik, bukan hanya berkoordinasi di belakang layar. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital nasional hanya bisa dibangun melalui akuntabilitas yang jelas dan cepat.