BNPB percepat pencairan dana tunggu hunian dan bangun huntara bagi korban gempa NTT

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan percepatan penyaluran bantuan bagi ribuan warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengguncang tujuh kabupaten pada Agustus lalu. Fokus utama kini diarahkan pada distribusi Dana Tunggu Hunian (DTH) dan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi sebelum musim hujan tiba.

Tujuh kabupaten yang tercatat terdampak meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ende, Ngada, Sikka, dan Flores Timur. Berdasarkan data mutakhir BNPB per 27 September 2026, total rumah rusak yang terverifikasi sementara mencapai 44.767 unit. Angka ini mencakup kerusakan berat, sedang, dan ringan yang kini menjadi dasar perhitungan kebutuhan dana stimulan serta hunian tetap (huntap).

Suharyanto menjelaskan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta masing-masing sedang dalam proses verifikasi data. Sebagian besar data telah lolos, dan ia memerintahkan agar dana tersebut bisa dicairkan secepatnya di bulan Oktober ini. Pencairan dilakukan melalui rekening masing-masing penerima dengan skema 75 persen tunai dan 25 persen diklaim dengan bukti pembelian material bangunan.

Bagi warga yang memilih hunian tetap, mereka berhak atas Dana Tunggu Hunian Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sambil menunggu pembangunan selesai. Hingga 29 September 2026, dari target 4.008 penerima DTH dan huntara, tercatat 124 unit huntara sudah selesai, 861 unit sedang dibangun dengan progres di bawah 50 persen, 117 unit di atas 50 persen, dan 299 unit masih dalam tahap persiapan lahan. Total estimasi pembiayaan untuk target ini mencapai Rp136,272 miliar.

Spesifikasi huntara yang dibangun BNPB berukuran 4x6 meter dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi, sedangkan huntap setara tipe 36 dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan satu kamar mandi. Warga diberikan opsi lokasi pembangunan: komunal, in situ di tapak asal, atau skema mandiri di lahan milik sendiri di lokasi baru. Suharyanto menegaskan dana tersebut wajib digunakan untuk perbaikan rumah, bukan untuk keperluan lainnya.

Analisis Redaksi

Kecepatan administrasi BNPB dalam memverifikasi data 44.767 unit rumah rusak menunjukkan respons tanggap darurat yang relatif lincah, terutama mengingat kompleksitas geografis NTT. Namun, tantangan terbesar bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada logistik dan distribusi material ke wilayah kepulauan. Dengan 861 unit huntara yang progresnya masih di bawah 50 persen, potensi keterlambatan penyelesaian sebelum kondisi cuaca memburuk menjadi risiko nyata yang mengancam keselamatan warga.

Skema pencairan 75 persen tunai dan 25 persen klaim bon adalah mekanisme kontrol yang masuk akal untuk mencegah kebocoran, namun rentan terhadap birokrasi di tingkat desa jika verifikasi lapangan tidak ketat. Masyarakat perlu mewaspadai potensi calo material atau manipulasi bukti pembelian. Transparansi real-time mengenai progres huntara dan huntap di setiap kabupaten harus dibuka luas, agar kepercayaan publik tetap terjaga di tengah proses pemulihan yang masih panjang ini.