136 Kebakaran Hutan Hanguskan 9.269 Hektare Lahan di 25 Daerah Jawa Timur Sepanjang Kemarau 2026
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.
Sedikitnya 136 insiden kebakaran hutan dan lahan menghanguskan 9.269,55 hektare wilayah di 25 daerah Provinsi Jawa Timur sepanjang musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto membeberkan angka tersebut pada Kamis (1/10), menegaskan bahwa tim gabungan telah menangani sebagian besar titik api meski status siaga belum dicabut.
"Kami mencatat ada 136 kejadian karhutla yang tersebar di 25 daerah di Jawa Timur dengan total luas area terbakar mencapai 9.269,55 hektare," kata Gatot. Ia memastikan personel dan armada penanggulangan bencana tetap disiagakan secara penuh di lapangan. Musim kemarau belum berakhir. Pengawasan ketat terus menyasar titik-titik rawan guna meminimalisasi potensi kejadian susulan.
Data BPBD Jatim menunjukkan kerusakan terluas terkonsentrasi di enam kabupaten. Kabupaten Lumajang menempati urutan teratas dengan lahan terbakar mencapai lebih dari 2.190 hektare. Posisi selanjutnya diisi Probolinggo dengan luasan 1.800 hektare, disusul Blitar sekitar 1.600 hektare, dan Banyuwangi yang menembus 1.400 hektare. Jember dan Malang masing-masing mencatat kerugian ratusan hektare.
"Wilayah-wilayah lain seperti Ponorogo, Magetan, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, Trenggalek, hingga Mojokerto juga berulang kali mengalami insiden karhutla akibat kondisi vegetasi yang mengering selama puncak musim kemarau," tuturnya. Eskalasi ini memaksa Pemprov Jawa Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026. Kebijakan darurat itu langsung diikuti penetapan status kedaruratan oleh 24 kabupaten/kota di Jatim.
Operasional darurat berjalan dalam skala masif. BPBD Jatim memobilisasi mobil tangki air, mobil water treatment, truk logistik, hingga pompa air berkapasitas tinggi. Konsolidasi personel gabungan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri dimatangkan lewat rapat teknis serta apel siaga. Gatot secara khusus melarang masyarakat, pemangku kawasan hutan, dan pendaki gunung memicu percikan api di area kering. Membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api unggun tanpa pengawasan ketat menjadi pantangan mutlak. "Kerja sama masyarakat sangat krusial untuk mencegah meluasnya karhutla," ujar Gatot. Warga yang mendapati potensi kebakaran atau membutuhkan bantuan darurat kekeringan diminta segera melapor ke Posko Siaga BPBD Jatim melalui Call Center 117 atau WhatsApp Pusdalops PB di nomor 0812-317-80000.
Analisis Redaksi
Konsentrasi kerusakan di enam kabupaten—dengan Lumajang, Probolinggo, Blitar, dan Banyuwangi menyumbang lebih dari 6.900 hektare—menunjukkan pola kerentanan geografis yang jelas di koridor selatan dan timur Jawa Timur. Vegetasi yang mengering ekstrem selama puncak musim kemarau mengubah kawasan tersebut menjadi bahan bakar siap sulut. Penetapan status siaga darurat lewat SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026 dan respons 24 kabupaten/kota membuktikan eskalasi ini sudah melampaui kapasitas penanganan rutin daerah.
Peringatan Gatot Soebroto soal puntung rokok dan api unggun menyentuh akar masalah klasik yang kerap luput dari mitigasi struktural. Ribuan hektare lahan hangus bukan semata urusan cuaca. Faktor kelalaian manusia di area kering memperparah situasi yang sudah kritis. Mobilisasi besar-besaran armada dan konsolidasi TNI-Polri memang vital. Namun, tanpa penegakan aturan tegas terhadap pembakar lahan atau pelaku kelalaian, siklus tahunan ini akan terus menggerus tutupan hutan Jawa Timur.
Langkah logis selanjutnya menuntut evaluasi menyeluruh pascamusim kemarau. Pemerintah provinsi perlu memetakan ulang zona merah berdasarkan data 136 kejadian ini untuk memperkuat sistem deteksi dini tahun depan. Ketersediaan kanal pengaduan via Call Center 117 dan WhatsApp 0812-317-80000 harus dibarengi kecepatan respons di lapangan. Mengingat musim kemarau 2026 belum resmi berakhir, kewaspadaan penuh bukan sekadar jargon operasional, melainkan syarat mutlak agar angka 9.269,55 hektare tidak bertambah.
