Prabowo Melantik Arrmanatha sebagai Menlu RI, Pengganti Sugiono di Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI yang baru pada Kamis (1/10) di Istana Negara. Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan Kabinet Merah Putih, di mana Arrmanatha ditunjuk menggantikan posisi Sugiono, yang kini digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Arrmanatha mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden beserta 16 pejabat lainnya. Ia berjanji untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti kepada bangsa dan negara. Sumpah tersebut juga mencantumkan komitmen untuk menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.

Langkah ini menandai promosi signifikan bagi Arrmanatha yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024. Dalam kapasitas wamenlu, ia mendampingi dua kolega, yaitu Muhammad Anis Matta dan Arif Havas Oegroseno. Sebelum itu, ia juga dikenal luas sebagai Juru Bicara Kemlu RI di bawah kepemimpinan Retno Marsudi.

Sebagai diplomat karier, rekam jejak Arrmanatha cukup panjang di kancah internasional. Pada periode 2008-2012, ia mendapat penugasan di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York. Di sana, ia memegang peran sebagai Sekretaris Pertama sekaligus penasihat ekonomi bagi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-65 pada tahun 2010-2011.

Pengalaman ini memperkuat kapasitasnya di bidang ekonomi multilateral. Penempatan Sugiono sebagai Menko PMK menunjukkan bahwa rotasi jabatan kali ini tidak sekadar penggantian, tetapi juga redistribusi beban kerja di lingkup koordinator yang strategis bagi bidang pembangunan manusia.

Analisis Redaksi

Promosi Arrmanatha dari Wakil Menteri menjadi Menteri Luar Negeri mengindikasikan kepercayaan penuh Presiden Prabowo terhadap figur yang paham dinamika ekonomi global dan birokrasi PBB. Pengalaman sebagai penasihat ekonomi di Majelis Umum PBB menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan diplomatik yang kini semakin banyak dimitigasi oleh kepentingan ekonomi negara.

Keberhasilan perombakan ini akan terlihat dari sinergi baru antara Kemenlu dan Kemenko PMK. Dengan Sugiono yang kini fokus pada hulu kebijakan pembangunan manusia, koordinasi lintas kementerian harus menjadi lebih ketat. Publik menanti bagaimana Arrmanatha akan menerjemahkan visi ekonomi ini dalam negosiasi luar negeri, mengingat posisi Indonesia yang semakin krusial di forum global.