Guru Besar: Bahan Baku Bioetanol RI Belum Siap, E10 Butuh Impor

Iman Kartolaksono Reksowardojo, Guru Besar Universitas Pertamina, memperingatkan bahwa target implementasi campuran bioetanol 10 persen (E10) di Indonesia menghadapi hambatan struktural yang serius karena ketersediaan bahan baku yang belum memadai. Pernyataan tegas ini ia sampaikan saat menghadiri acara EVolution Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia pada Rabu (30/9).

"Bioetanol kan perlu bahan baku, ya. Di Indonesia bahan bakunya tuh belum tersedia dengan banyak seperti untuk biodiesel," ujar Iman. Ia menegaskan bahwa menjawab prospek keberhasilan bioetanol di tanah air bukanlah hal yang mudah karena adanya proses dan prasyarat teknis yang panjang. Berbeda dengan biodiesel, pengembangan bioetanol menuntut kesiapan rantai pasok yang jauh lebih kompleks dan memakan waktu.

Salah satu kendala utama adalah kebutuhan lahan yang sangat luas untuk menanam bahan baku. Menurut Iman, dari penanaman, perawatan, hingga panen, siklus ini memerlukan waktu minimal 5 hingga 10 tahun. "Dan itu enggak mudah karena bahan bakunya harus menyediakan lahan yang besar kemudian ditanam kemudian dibesarkan kemudian bisa dipanen. Itu butuh waktu. Paling gak 5 sampai 10 tahun gitu, ya," jelasnya. Kesenjangan waktu antara perencanaan kebijakan dan kesiapan lapangan inilah yang menjadi titik kritis.

Menyaksikan ketiadaan bahan baku domestik yang signifikan, Iman merujuk pada rencana implementasi E10 dan E20. Ia melontarkan pertanyaan kritis mengenai dari mana pemerintah akan memenuhi kebutuhan bahan baku untuk rencana ambisius tersebut. "Kalau mau betul jalan itu ya apa boleh buat kita harus impor. Gak seperti untuk biodiesel begitu, kan. Nah, jadi tantangannya ya bahan bakunya tersedia gak? Kalo untuk 5 persen tidak, mandatory 5 persen seluruh Indonesia itu tidak terpenuhi gitu," sebut Iman. Artinya, target campuran 5 persen saja saat ini belum terpenuhi secara nasional.

Lebih lanjut, Iman menekankan bahwa keputusan untuk mengimpor bioetanol harus mempertimbangkan aspek biaya secara hati-hati. Terdapat potensi bahwa alternatif impor dari komoditas lain mungkin lebih murah dibandingkan bioetanol. Pertimbangan ekonomis ini krusial agar kebijakan energi terbarukan tidak berubah menjadi beban fiskal bagi negara dan publik, mengingat ketergantungan pada pasokan eksternal dapat menciptakan volatilitas harga yang tidak terkendali.

Analisis Redaksi

Pernyataan Iman Kartolaksono Reksowardojo mengisyaratkan adanya gap yang lebar antara ambisi kebijakan energi nasional dan kesiapan infrastruktur agrikultura. Jika pemerintah terburu-buru merealisasikan mandat E10 tanpa memastikan pasokan lokal, Indonesia akan terjebak dalam ketergantungan impor. Hal ini berisiko membalik tujuan efisiensi energi dan justru meningkatkan defisit neraca perdagangan, mengingat biaya logistik dan fluktuasi harga global komoditas bioetanol yang tidak bisa dikontrol secara penuh oleh produsen domestik.

Yang perlu diwaspadai adalah jeda waktu 5 hingga 10 tahun dalam siklus panen bahan baku yang disebut Iman. Perencanaan kebijakan yang bersifat jangka pendek sering kali berbenturan dengan realitas biologis tanaman pangan. Tanpa roadmap yang jelas untuk mengimpor atau mengonsolidasi lahan di dalam negeri, transisi ke bahan bakar nabati generasi ini akan tersendat. Kemungkinan langkah logis berikutnya adalah evaluasi ulang target persentase campuran agar sesuai dengan ketersediaan bahan baku saat ini, sambil secara paralel mengembangkan industri fermentasi dan logistik untuk mengantisipasi kesiapan lahan di masa depan.