GKSR Usul Ambang Batas Parlemen 1 Persen, Audiensi dengan Dasco Digelar 29 September
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Delapan partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) bakal duduk bareng Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan dijadwalkan Selasa (29/9) untuk membahas draf Rancangan Undang-Undang Pemilu. Sekjen Partai Hanura, Benny Ramdhany, memastikan audiensi gabungan ini sudah disepakati. "Hari Selasa kita sudah mendapatkan info, Pak Dasco menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai politik yang bergabung di GKSR," ungkap Benny pada Minggu (27/9).
Benny menilai langkah Dasco membuka ruang dialog patut diapresiasi. Bagi GKSR, ini adalah bentuk sikap negarawan dari mayoritas parlemen yang kini berkuasa. Meskipun para pengusul kebijakan pemilu berasal dari partai di dalam DPR, tetap disediakan ruang bagi pihak yang tidak memiliki kursi di Senayan. Dialog ini diharapkan menjadi jembatan antara DPR dan elemen masyarakat yang merasa terpinggirkan dari proses legislasi nasional.
Dalam audiensi tersebut, GKSR membawa senjata utama berupa naskah akademik setebal 200 halaman. Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, menjelaskan naskah ini memuat 30 isu krusial terkait RUU Pemilu. Isu paling hangat adalah ambang batas parlemen atau threshold. Said menegaskan, naskah ini adalah sandingan langsung bagi pembahasan yang sedang dilakukan oleh partai-partai parlemen di DPR.
Konsolidasi politis GKSR melibatkan delapan partai: Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Mereka kompak menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Sebaliknya, mereka mengusulkan pengurangan signifikan menjadi hanya 1 persen. "Parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stem bus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah," tegas Said.
Sekretariat Jenderal DPR hingga saat ini belum memberikan konfirmasi resmi terkait jadwal pasti. CNNIndonesia.com telah menghubungi Dasco lewat pesan singkat, namun belum mendapat respons hingga berita ini ditulis. Namun, keberagaman usulan angka ambang batas ini menandakan bahwa perdebatan teknis pemilu di tingkat legislatif akan semakin panas. Persaingan bukan lagi soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang definisikan aturan mainnya.
Analisis Redaksi
Audiensi ini menandai pergeseran strategi oposisi legislatif dari sekadar protes di jalanan ke meja musyawarah. Dengan membawa naskah akademik 200 halaman, GKSR mencoba menggeser narasi bahwa mereka bukan sekadar pengunjuk rasa, melainkan pemangku kebijakan alternatif. Keberhasilan Dasco hadir di forum ini akan menguji komitmen partai-partai besar di parlemen untuk menyikapi kritik dari pihak luar secara terbuka, bukan sekadar formalitas administrative.
Usulan ambang batas 1 persen versus 5 persen adalah taruhan politik eksistensial bagi partai kecil. Jika DPR mengabaikan usulan 1 persen ini, GKSR bisa kehilangan amunisi untuk menjaga relevansi mereka di pemilu berikutnya. Di sisi lain, jika DPR mau kompromi, peta koalisi nasional bisa berubah drastis. Publik perlu menunggu apakah hasil dialog ini akan mengubah draf RUU yang ada, atau hanya menjadi panggung retorika di awal legislasi.
