Dubes AS Akui Trump Tawarkan Senjata ke Xi Jinping; Washington Ingkar dan Sebut Hukum Melarang
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.
Duta Besar Amerika Serikat untuk China, David Perdue, mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump pernah secara langsung menawarkan penjualan senjata AS kepada Presiden China, Xi Jinping, dalam pembicaraan bilateral mereka.
"Presiden Trump terus mengatakan, 'Hei, kami menjual senjata kepada orang lain di seluruh dunia,'" kata Perdue dalam program Fox News Sunday, Minggu (21/9), seperti dikutip The New York Times. Ia menambahkan, "Dia bahkan pernah bertanya kepada Presiden Xi apakah beliau ingin membeli beberapa senjata." Perdue tidak memberikan rincian waktu atau konteks pertemuan tersebut secara spesifik, juga enggan mengungkapkan respons langsung dari Xi Jinping atas tawaran itu.
Pengakuan ini memicu perdebatan karena bertentangan dengan posisi resmi Washington. Gedung Putih segera menyatakan tidak memiliki rencana menjual senjata ke China. Kementerian Luar Negeri AS menegaskan, "Hukum AS melarang penjualan senjata ke China dan tidak ada tawaran atau rencana untuk menjual senjata ke China." Kedutaan Besar China di Washington hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi.
Di sisi lain, pengumuman ini muncul di tengah penahanan paket penjualan senjata senilai US$14 miliar (sekitar Rp230 triliun) untuk Taiwan oleh pemerintahan Trump. AS memiliki kewajiban hukum sejak 1979 untuk menyediakan senjata defensif bagi pulau tersebut. Beberapa senator, termasuk empat anggota Partai Republik yang dipimpin Mitch McConnell, mendesak Presiden Trump, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk melanjutkan penjualan tersebut, bahkan meminta alokasi tambahan US$300 juta dan US$1 miliar untuk inisiatif kerja sama keamanan.
Hubungan strategis AS-China semakin rumit dengan tuduhan Washington bahwa beberapa perusahaan pertahanan China membantu lawan AS seperti Iran dan Rusia melalui ekspor rahasia dan penggunaan satelit. Mantan diplomat Gedung Putih Ryan Hass dari Brookings Institution menilai tawaran senjata Trump justru akan mengkhawatirkan mitra AS di garis depan seperti Jepang, Filipina, dan Taiwan. Di tengah ketegangan ini, Trump sendiri menyebut penahanan penjualan senjata ke Taiwan sebagai "alat tawar-menawar yang sangat baik" dalam wawancara di Beijing pada Mei lalu.
Analisis Redaksi
Pernyataan Dubes Perdue ini menciptakan disonansi kognitif yang tajam dalam arsitektur keamanan AS: di satu sisi Trump menawarkan "senjata" ke Beijing, di sisi lain dia menahan pengiriman senjata ke Taipei. Ini bukan sekadar soal perdagangan, melainkan sinyal bahwa hukum internasional dan komitmen bilateral kini diprioritaskan di bawah kalkulasi transaksional pribadi presiden.
Konsisten dengan gaya diplomasi Trump yang cair, norma-norma kedaulatan dan aturan main 1982 tentang konsultasi tidak lagi menjadi pegangan kaku. Bagi mitra keamanan AS di Asia-Pasifik, ini merupakan peringatan bahwa janji perlindungan militer AS kini bergantung pada mood dan kepentingan ekonomi saat ini, bukan pada aturan hukum yang mapan.
