Han Zheng dan Sugiono Setuju: PBB Harus Berubah agar Lebih Efektif

Pesan tegas soal kesetaraan negara mengemuka dari podium Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Wakil Presiden China, Han Zheng, menyatakan keyakinannya bahwa seluruh negara, tak peduli besar atau kecil, berdiri di posisi yang sama dalam komunitas global. Pernyataan ini ia kemukakan dalam pidatonya pada Sabtu (26/9) waktu setempat, menegaskan bahwa urusan dunia harus diselesaikan melalui konsultasi, keadilan, dan penghormatan universal terhadap hukum internasional.

Dia melanjutkan dengan seruan persatuan untuk menjaga arsitektur PBB. "Kita harus menepis prasangka ideologis, menghormati jalur pembangunan dan sistem sosial yang dipilih secara mandiri oleh rakyat setiap negara, memperdalam pertukaran pengalaman tata kelola, serta bersama-sama mencari solusi atas tantangan global," ujar Han Zheng. Narasi ini menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan pilihan politik domestik masing-masing negara.

Pendapat serupa datang dari perwakilan Indonesia. Menlu RI Sugiono juga menyerukan perubahan struktural agar PBB lebih representatif. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ke-81, ia menegaskan bahwa jawaban atas kelemahan sistem multilateral bukanlah pengurangan perannya, melainkan penguatan. "Jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik," tegas Sugiono.

Sugiono menjelaskan bahwa sistem untuk abad ke-21 harus lebih lincah dan mampu menghasilkan tindakan nyata. Ia mengakui bahwa transformasi kelembagaan membutuhkan waktu, namun urgensi krisis global menuntut aksi segera. Sidang ke-81 ini resmi dibuka pada 8 September 2026, dengan Debat Umum berlangsung pada 22-26 September dan dilanjutkan 28 September.

Keberadaan kedua pemimpin negara terbesar dan berkembang ini di panggung yang sama menyoroti dinamika geopolitik terkini. China dengan kuat menekankan non-intervensi dan kesetaraan formal, sementara Indonesia mendorong reformasi substansial agar organisasi dapat berfungsi secara efektif. Keduanya sama-sama setuju bahwa PBB harus tetap menjadi penopang utama, namun dengan mekanisme kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

Analisis Redaksi

Dorongan untuk mereformasi PBB yang disampaikan bersamaan oleh China dan Indonesia mengirim sinyal bahwa desakan ini melampaui satu blok politik saja. Ketika dua kekuatan yang berbeda paradigma ideologis dan model pembangunan menyuarakan kebutuhan akan "PBB yang lebih kuat", artinya ada konsensus bersama bahwa organisasi ini sedang tertinggal dari realitas konflik global. Ini bukan sekadar kritik sektoral, tapi pengakuan luas bahwa mekanisme damai saat ini kurang responsif.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi perbedaan mendasar dalam implementasinya. China menekankan penghormatan terhadap 'jalur pembangunan yang dipilih secara mandiri', yang bisa diinterpretasikan sebagai perisai terhadap kritik hak asasi manusia. Sementara itu, fokus Indonesia pada kelincahan dan representativitas mungkin mengarah pada perluasan kekuasaan negara berkembang dalam pengambilan keputusan. Perbedaan penekanan ini bisa menjadi sumber gesekan baru di balik retorika kesamaan.

Langkah logis selanjutnya adalah memetakan konsensus minimum antara negara-negara Global South untuk mengajukan proposal konkret. Tekanan untuk 'bertindak sekarang' seperti yang dikatakan Sugiono kemungkinan akan memicu pembentukan komite ad-hoc atau kelompok kerja untuk membahas arsitektur organisasi. Keberhasilan inisiatif ini bergantung pada kemauan Amerika Serikat dan kekuatan Barat untuk menerima perubahan yang mengurangi dominasi historis mereka.