Dirut ANTARA Dorong Data BPS Jadi Acuan Utama Informasi di Indonesia

Benny Siga Butarbutar, Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, menyampaikan harapannya agar data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan utama bagi seluruh informasi di Indonesia. Pernyataan ini dilontarkan pada Sabtu (26/9) sebagai bentuk komitmen pers nasional dalam menjaga akurasi informasi di tengah kompleksitas arus data yang beredar.

Komitmen ANTARA untuk menjadikan data statistik resmi sebagai standar baku bukan sekadar slogan, melainkan sebuah postulat operasional. Sebagai perusahaan badan hukum negara, ANTARA memiliki tanggung jawab etis untuk memilah fakta dari spekulasi. Langkah ini krusial, mengingat kepercayaan publik terhadap media sangat bergantung pada kredibilitas sumber data yang dikutip dalam liputan.

Sejarah mencatat, konflik antara data resmi dan klaim non-akademis sering memicu disorientasi publik. Dengan posisi BPS sebagai lembaga independen pengumpul data demografi dan ekonomi, menjadikan output mereka sebagai *golden standard* akan meminimalkan miskomunikasi di ruang publik. Wartawan dan redaksi akan memiliki pedoman yang jelas saat memverifikasi angka-angka kunci seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Dampak dari kebijakan ini terasa langsung pada kualitas jurnalisme investigasi di Indonesia. Jurnalisme data yang rigor membutuhkan landasan yang kokoh. Saat semua pihak mengacu pada satu sumber primer yang sama, debat publik akan bergeser dari argumen 'angka mana yang benar' menjadi 'bagaimana kebijakan merespons data tersebut'. Ini adalah pergeseran yang sehat bagi demokrasi.

Untuk merealisasikan ini, ANTARA perlu memastikan bahwa seluruh jurnalisnya tersinkronisasi dengan metodologi BPS. Edukasi internal menjadi kuncinya. Tanpa pemahaman teknis tentang bagaimana data dikumpulkan dan diproses, acuan utama tetap akan disalahpahami atau dipelintir oleh publik yang awam. Peran pers sebagai penafsir data resmi akan semakin vital dalam konteks ini.

Analisis Redaksi

Langkah ANTARA ini sesungguhnya adalah respons pragmatis terhadap krisis kredibilitas informasi. Dalam 20 tahun karier saya, saya menyaksikan bagaimana 'fake news' sering kali memanfaatkan kebingungan publik dengan angka-angka yang tidak jelas sumbernya. Menjadikan BPS sebagai jangkar informasi adalah upaya untuk memotong simpul kekacauan tersebut. Ini bukan soal memilih sisi, tapi soal memilih metodologi yang teruji dan diakui secara internasional.

Apa yang perlu diwaspadai adalah potensi dogmatisme. Data BPS, meski resmi, tetap memiliki margin of error dan keterbatasan metodologis yang harus dikritisi secara akademis, bukan politis. ANTARA harus tetap menjadi jembatan antara data mentah dan konteks sosial, bukan sekadar mesin pencetak rilis statistik. Jika media hanya mentransformasi data tanpa analisis, kita akan kehilangan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.

Langkah selanjutnya secara logis adalah kolaborasi lebih dalam antara lembaga pers dan BPS dalam literasi data. Publik butuh dibimbing untuk membaca statistik dengan cerdas. Jika ANTARA memimpin gerakan ini, posisi strategisnya sebagai *public service media* akan semakin kuat. Ini adalah kesempatan untuk mendefinisikan ulang standar jurnalisme di Indonesia: akurat, berdasar, dan bertanggung jawab.