DPR Tuntut Mitigasi Air Bersih Proaktif, Tolak Pola Menunggu Krisis Melanda

Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menghentikan budaya birokrasi yang baru bergerak setelah bencana terjadi.

"Mitigasi air bersih harus dilakukan tanpa tunggu krisis," tegas Andi Iwan saat memimpin rapat dengan kedua kementerian tersebut. Pernyataan keras ini dilontarkan karena数据显示 bahwa respons darurat sering kali terlambat dan tidak efektif jika tidak didahului oleh peta risiko yang akurat dan aksi praventif yang cepat.

Andi Iwan menekankan bahwa integrasi data cuaca dan kebutuhan air tidak boleh terfragmentasi. Ia meminta Kementerian PU dan BMKG untuk menyelaraskan sistem peringatan dini agar alokasi sumber daya bisa dilakukan sebelum kekeringan atau banjir menghantam wilayah rawan.

Latar belakang desakan ini berakar dari pengalaman berulang di berbagai daerah di Indonesia, di mana kekeringan panjang atau limpasan air sering mengejutkan pemerintah daerah. Komisi V melihat adanya celah koordinasi yang membuat mitigasi sering kali bersifat reaktif, bukan proaktif.

Dampaknya bagi publik sangat signifikan jika rekomendasi ini diabaikan. Risiko kegagalan suplai air bersih akan menelan korban lebih banyak dan biaya pemulihan yang jauh lebih besar. Masyarakat di daerah padat penduduk akan rentan terhadap kekacauan sosial dan masalah kesehatan saat krisis air melanda tiba-tiba.

Untuk menekan risiko kegagalan infrastruktur, pemerintah pusat perlu mengevaluasi ulang peta jaringan pipa dan reservoar air secara nasional. Langkah ini harus didukung oleh anggaran khusus untuk pemeliharaan preventif, bukan sekadar perbaikan pasca-krisis yang lebih mahal.

Analisis Redaksi

Langkah Andi Iwan ini bukan sekadar kritik teknis, melainkan sinyal kuat bahwa parlemen mulai muak dengan pola tanggap lambat negara. Jika kementerian terkait tetap memilih jalan aman dengan menunggu data darurat, masyarakat akan menanggung beban sosial-ekonomi yang tidak proporsional. Integrasi data BMKG dan kesiapan PU adalah kunci, namun butuh komitmen politik yang konsisten.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi inkonsistensi kebijakan di tingkat daerah yang tidak memiliki anggaran untuk eksekusi mitigasi. Tanpa alokasi budget yang jelas, perintah pusat hanya akan menjadi dokumen mati. Langkah logis selanjutnya adalah pembentukan tim terpadu lintas kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada DPR untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan mitigasi air bersih ini berjalan nyata, bukan hanya wacana di atas kertas.