Dirut ANTARA Tekankan Peran Komunikasi Keberlanjutan Dorong Aksi Kolektif Nasional

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menegaskan bahwa komunikasi keberlanjutan tidak bisa lagi dipandang sekadar alat promosi atau hiasan naratif, melainkan harus menjadi pemicu aksi kolektif yang konkret di level kebijakan maupun masyarakat. Pernyataan tegas ini ia lontarkan dalam konteks evaluasi peran media publik dalam menjembatani jarak antara janji ESG dan realitas di lapangan. Bagi seorang pimpinan redaksi yang telah dua dekade mengutaki dinamika pers, poin ini bukan retorika kosong; ini adalah peringatan bahwa tanpa tekanan naratif yang konsisten, target keberlanjutan hanya akan berhenti di atas kertas.

Sikap kritis ini muncul dari pengamatan bahwa banyak lembaga di Indonesia masih terjebak pada reporting ESG yang dangkal. Benny Siga Butarbutar mengkritisi pola pikir yang memisahkan komunikasi dari aksi nyata, di mana data lingkungan dan sosial sering kali tidak ditranslasikan menjadi perubahan perilaku. Media, menurut dia, memegang kunci untuk mengubah data mentah menjadi tekanan sosial yang mendorong pemerintah dan korporasi bergerak. Ini adalah tentang akuntabilitas, bukan sekadar publikasi liputan rutin yang datar dan tidak menimbulkan dampak.

Peran ANTARA sebagai satu-satunya media nasional yang dikelola negara memberi bobot khusus pada pernyataan ini. Jika lembaga pers milik negara saja menuntut bahwa narasi keberlanjutan harus berujung pada aksi, maka standar ini harus dituruti oleh seluruh ekosistem media. Isu komunikasi media menjadi sorotan ketika fakta menunjukkan bahwa pemahaman publik tentang isu iklim masih rendah, sementara urgensi waktu semakin sempit. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan transisi energi atau pengurangan emisi akan kesulitan mendapatkan dukungan politik yang dibutuhkan untuk keberlangsungan jangka panjang.

Konteks ini relevan dengan tren global di mana investor dan konsumen semakin memintar audit tidak hanya pada kinerja keuangan, tetapi juga pada integritas sustainability report. Benny Siga Butarbutar secara implisit mendorong agar jurnalis dan komunikator publik berhenti menjadi sekadar transkriban data perusahaan. Mereka harus menjadi investigator yang bertanya: di mana geserannya? Apakah ada greenwashing? Apakah aksi di lapangan sesuai dengan klaim yang dibuat? Pendekatan ini menuntut keahlian teknis dan keberanian jurnalisme yang tinggi, jauh melampaui sekadar menyalin siaran pers perusahaan.

Dampaknya bagi publik adalah terbentuknya ekosistem informasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ketika komunikasi keberlanjutan diarahkan untuk aksi kolektif, masyarakat bukan lagi sekadar penonton, melainkan agen perubahan yang menuntut konsistensi. Perusahaan yang tidak bisa membuktikan integritas lingkungannya akan menghadapi tekanan reputasi yang nyata, dipicu oleh jurnalisme investigatif yang tajam. Ini adalah pergeseran paradigma dari komunikasi sebagai alat humas menjadi instrumen kontrol sosial, sebuah evolusi yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas di mata publik yang semakin melek isu global.

Analisis Redaksi

Pernyataan Dirut ANTARA ini menandai pergeseran strategis dalam posisi media nasional terhadap isu ESG. Bukan lagi tentang apakah kita perlu membahas keberlanjutan, melainkan bagaimana kekuatan narasi bisa memaksa aksi. Dalam pengalaman 20 tahun jurnalistik, tren ini terlihat jelas: narasi tanpa konsekuensi akan memudar. Oleh karena itu, dorongan untuk komunikasi yang berbasis dampak adalah bentuk self-purification dari industri media agar tidak menjadi corong yang pasif.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi kesenjangan antara retorika dan kemampuan teknis jurnalis di lapangan. Menuntut jurnalis memahami akuntansi karbon atau rantai pasok global adalah ambisi besar yang membutuhkan investasi kompetensi. Jika media hanya meminta aksi tanpa menyediakan bekal kapasitas, kita akan masuk ke ruang hampa di mana narasi tajam tetapi tidak memiliki kedalaman teknis yang dibutuhkan untuk mengungkap greenwashing secara meyakinkan. Ini adalah tantangan struktural yang harus segera ditangani.

Melihat langkah selanjutnya, kita bisa berharap pada kolaborasi lintas media untuk membangun standar verifikasi keberlanjutan yang independen. Jika ANTARA memimpin, media swasta seharusnya mengikuti dengan mekanisme pemeriksaan silang yang lebih ketat. Masa depan komunikasi keberlanjutan di Indonesia bergantung pada keberanian institusional untuk mengkritik, bukan hanya melaporkan. Aksi kolektif yang sejati dimulai dari skeptisisme yang konstruktif.