Prabowo Panggil Empat Guru Besar Bahas Strategi Penanganan Gambut dan Karhutla

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil empat akademisi senior ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9), untuk merumuskan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pemanfaatan berkelanjutan kawasan gambut. Pertemuan ini melibatkan Kepala BRIN Arif Satria sebagai moderator diskusi teknis bersama para pakar dari universitas ternama.

Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa undangan tersebut difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai masalah gambut yang menjadi akar persoalan karhutla nasional. Ia menegaskan urgensi penyelesaian dua aspek krusial: penanggulangan api di lapangan dan tata kelola penggunaan lahan jangka panjang agar tidak merusak ekosistem hidrologis.

Data menunjukkan luas kawasan hidrologis gambut di Indonesia mencapai 24 juta hektare. Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, maksimal 70 persen dari area tersebut diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara produktif. Sementara itu, sisa minimal 30 persen harus dipertahankan sebagai fungsi lindung demi menjaga keseimbangan alam dan mencegah bencana ekologis.

Tantangan terbesar dalam perencanaan ini adalah kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah tersebut. Arif memaparkan fakta mengejutkan bahwa terdapat 41 juta jiwa yang tinggal di kawasan hidrologis gambut. Kondisi ini menuntut desain pemanfaatan berkelanjutan yang sangat matang karena menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus pelestarian lingkungan.

Selain Arif Satria, pertemuan strategis ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Para akademisi yang dilibatkan meliputi Bagus Muljadi dari Nottingham University, Azwar Maas dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Agung Santoso dari Universitas Indonesia, dan Elham Sumarga dari Institut Teknologi Bandung. Kehadiran mereka menandai sinergi antara kebijakan negara dengan keahlian ilmiah lintas institusi.

Analisis Redaksi

Pemanggilan langsung oleh Presiden kepada kalangan akademik mengindikasikan pergeseran pendekatan penanganan karhutla dari sekadar respons darurat menuju solusi berbasis sains. Keterlibatan figur seperti Bagus Muljadi dan Azwar Maas membawa bobot ilmiah yang signifikan, mengingat rekam jejak mereka dalam riset gambut sudah diakui secara internasional. Ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya membangun fondasi kebijakan yang kokoh sebelum musim kemarau berikutnya tiba.

Dilema utama terletak pada harmonisasi antara kebutuhan ekonomi 41 juta penduduk dan mandat konservasi 30 persen lahan lindung. Tanpa peta jalan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi maupun individu, target pemanfaatan berkelanjutan akan sulit tercapai. Publik perlu mewaspadai potensi konflik agraria jika regulasi turunan tidak segera diterbitkan dengan mekanisme partisipasi masyarakat lokal yang inklusif.