Prabowo Bentuk BPGMN di Bawah Presiden, Beda dengan BRGM yang Dibubarkan

Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk menangani krisis kebakaran hutan secara struktural baru. Keputusan ini diambil setelah pertemuan intensif dengan 22 pakar lingkungan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan badan ini akan beroperasi langsung di bawah komando Presiden, bukan lagi sebagai unit di kementerian.

Raja Juli menjelaskan bahwa BPGMN dirancang khusus untuk diisi oleh para ilmuwan dan profesional yang berfokus pada mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan ekosistem gambut. Struktur keanggotaan ini menjadi pembeda utama dari pendahulunya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang sempat dibentuk pada 2016 namun dibubarkan pada akhir Desember 2024 lalu. Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi ini menandai pendekatan pemerintah yang lebih teknis dalam penanganan bencana ekologis tahunan tersebut.

Diferensiasi antara BPGMN dan BRGM tidak hanya terletak pada nama atau personel, tetapi juga pada mekanisme anggaran dan hierarki birokrasi. Jika BRGM sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan, maka BPGMN memiliki akses langsung ke sumber daya negara melalui statusnya di bawah Presiden. "Dan diisi oleh para ilmuwan dan para profesional dan dilengkapi dengan anggaran yang cukup," ujar Raja Juli saat memaparkan rencana operasional badan anyar tersebut kepada awak media.

Fokus utama pembentukan lembaga ini adalah memutus siklus berulang kebakaran hutan dan lahan yang kerap melanda Indonesia setiap musim kemarau. Pemerintah menyadari bahwa tindakan reaksioner—seperti pemadaman api ketika sudah berkobar—memiliki biaya ekonomi dan sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan upaya pencegahan dini. Oleh karena itu, kehadiran BPGMN diharapkan mampu mengimplementasikan strategi mitigasi berbasis sains yang konsisten dan terukur.

Pentingnya langkah preventif ini ditegaskan oleh Raja Juli sebagai kunci efisiensi penanganan karhutla. Ia menekankan bahwa mencegah terjadinya titik api sejak awal jauh lebih efektif daripada mengejar pemulihan pasca-bencana. Dengan dukungan anggaran memadai dan otonomi penuh di bawah Kepala Negara, BPGMN ditargetkan segera bekerja merumuskan kebijakan perlindungan mangrove dan gambut yang lebih ketat, menggantikan kerangka kerja lama yang dinilai kurang responsif terhadap dinamika lapangan.

Analisis Redaksi

Kembalinya wacana restorasi gambut dengan format baru menunjukkan adanya pengakuan implisit atas kegagalan sistematis selama periode bubarnya BRGM. Penempatan BPGMN langsung di bawah Presiden adalah sinyal politik kuat bahwa isu karhutla telah naik kelas menjadi prioritas keamanan nasional, bukan sekadar masalah sektoral kehutanan. Namun, efektivitas badan ini akan sangat bergantung pada independensi ilmiah anggotanya; jika mereka masih terjebak dalam birokrasi patronase, maka perubahan struktur hanyalah kosmetik belaka.

Tantangan terbesar bagi Prabowo bukanlah mendirikan badan, melainkan memastikan anggaran 'cukup' benar-benar terserap untuk kegiatan hulu seperti pembasahan ulang lahan kering (rewetting) dan patroli masyarakat adat, bukan habis untuk belanja modal gedung atau gaji pejabat. Publik perlu waspada agar BPGMN tidak bernasib sama dengan berbagai badan ad hoc masa lalu yang lahir dengan gembar-gembor namun mati suri akibat tumpang tindih kewenangan dengan kementerian teknis lainnya. Keberhasilan lembaga ini harus diukur dari penurunan luas areal terbakar, bukan dari jumlah rapat koordinasi yang digelar.