KAI Target Tutup 1.810 Perlintasan Tidak Dijaga, Sosialisasi Jadi Kendala Utama

Penutupan jalur perlintasan langsung (JPL) kereta api tanpa pengawas tersendat karena resistensi masyarakat yang terbiasa mengoperasikan jalur tersebut secara swadaya, ungkap Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/9). Bobby menjelaskan, sebagian besar JPL saat ini masih menjadi akses utama warga setempat, sehingga proses penataan memerlukan sosialisasi intensif.

Data resmi menunjukkan terdapat 1.810 JPL yang tidak dijaga dari total 3.674 perlintasan sebidang di wilayah kerja KAI. Dari angka tersebut, KAI telah memverifikasi 1.404 JPL sebagai area fokus penanganan. Strategi yang ditempuh terbagi dua: penutupan permanen dan peningkatan keselamatan. Hingga kini, 172 perlintasan sudah ditutup, sementara KAI menargetkan 190 JPL sebagai prioritas peningkatan keselamatan pada tahun 2026.

"Terus terang hambatannya (menutup JPL kereta tak dijaga) itu, challenge-nya itu, tantangannya itu adalah masyarakatnya. Jadi banyak JPL-JPL ini yang dioperasikan oleh swadaya," ujar Bobby. Pernyataan ini menegaskan bahwa tantangan teknis engineering bukan lagi menjadi penghalang utama, melainkan faktor sosial budaya di lapangan yang sulit diubah secara instan.

Untuk perlintasan yang tetap harus digunakan, KAI menyiapkan sistem pengamanan berupa palang pintu otomatis. Dukungan anggaran telah digelontorkan pemerintah dengan nilai Rp1,1 triliun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bobby menambahkan, koordinasi sudah dilakukan dengan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mempercepat realisasi program ini.

Target ambisius ditetapkan: 100% penanganan terhadap 1.404 JPL yang telah diverifikasi harus rampung pada 2027. Program ini mencakup penutupan perlintasan serta pemasangan peralatan keselamatan otomatis. "Tentunya sudah mendapat dukungan juga dari pemerintah. Dalam hal ini di tahun 2027 rencana itu semua dari 1.404 ini itu 100 persen kita akan tutup dan akan dilengkapi dengan peralatan otomatis dari palang pintunya," terang Bobby.

Analisis Redaksi

Kesulitan KAI menutup perlintasan tidak dijaga ini mengungkap kesenjangan antara perencanaan infrastruktur nasional dan realitas lapangan di pedesaan. Selama puluhan tahun, JPL menjadi jalan pintas vital bagi aktivitas ekonomi warga, mulai dari petani, pedagang, hingga siswa. Menutup jalur tanpa menyediakan alternatif akses yang layak atau waktu adaptasi yang memadai, berpotensi memicu konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN pelat merah. Angka 1.810 JPL yang belum tertata menjadi cerminan betapa masifnya dampak sosial jika program ini gagal dieksekusi dengan hati-hati.

Dana Rp1,1 triliun yang dikucurkan pemerintah memang signifikan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sosialisasi. Penambahan palang pintu otomatis hanyalah solusi teknis; solusi sosialnya terletak pada kemampuan KAI dan pemerintah daerah menyadarkan masyarakat bahwa keselamatan di atas segalanya. Dengan target 2027 yang ketat, pengawasan publik perlu diperketat agar anggaran tidak menguap di tengah jalan dan program tidak berhenti di atas kertas. Kegagalan di sini tidak hanya soal statistik keselamatan, tapi tentang apakah negara benar-benar hadir untuk melindungi nyawa warganya tanpa mengorbankan hak akses mereka secara sepihak.