Rano Karno: Status Kota Sinema Jakarta Tak Cukup Diraih Lewat Festival

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa ambisi menjadikan Ibu Kota sebagai "Kota Sinema" memerlukan pendekatan komprehensif yang melampaui sekadar penyelenggaraan festival film tahunan. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah provinsi memperkuat ekosistem perfilman lokal agar tidak hanya berhenti pada seremonial, melainkan menyentuh infrastruktur produksi dan sumber daya manusia secara nyata.

Rano melihat bahwa banyak daerah lain telah memanfaatkan momentum budaya untuk mendongkrak pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Bagi Jakarta, label kota sinema harus diterjemahkan menjadi kemudahan perizinan lokasi syuting, insentif bagi produser internasional, serta integrasi kurikulum pendidikan film dengan industri riil. Tanpa fondasi tersebut, festival hanyalah puncak gunung es tanpa dasar yang kokoh.

Konteks pernyataan Wakil Gubernur ini relevan dengan tren global di mana kota-kota besar bersaing menarik investasi melalui soft power budaya. Jakarta memiliki modal sejarah dan arsitektur ikonik yang kerap dijadikan latar film asing, namun potensi itu belum dimaksimalkan oleh kebijakan sistematis dari pemda. Ketiadaan regulasi khusus sering kali membuat proses produksi terhambat birokrasi yang berbelit.

Pendekatan holistik yang dimaksud Rano mencakup kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan pelaku industri film swasta. Ia menekankan pentingnya menciptakan iklim kondusif bagi sineas muda maupun veteran untuk berkarya di tanah air sendiri. Hal ini bertujuan mencegah brain drain talenta perfilman Indonesia ke luar negeri akibat keterbatasan fasilitas dan dukungan finansial di dalam negeri.

Dampaknya bagi publik cukup signifikan jika strategi ini berhasil dieksekusi. Industri perfilman yang hidup akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan okupansi hotel dan restoran saat musim syuting, serta mempromosikan destinasi wisata Jakarta ke audiens global melalui layar lebar. Sebaliknya, kegagalan membangun ekosistem ini berarti Jakarta hanya menjadi penonton dalam pasar konten dunia.

Analisis Redaksi

Pernyataan Rano Karno menggarisbawahi celah kritis dalam kebijakan budaya DKI selama ini: kecenderungan mengejar citra instan lewat event semata. Menjadi "Kota Sinema" bukan soal spanduk atau panggung megah, tetapi tentang seberapa ramah sebuah kota terhadap kamera. Jika izin pengambilan gambar masih rumit dan pajak produksi tinggi, maka retorika festival hanya akan menjadi gimmick politik tanpa substansi ekonomi.

Langkah selanjutnya yang logis adalah pembentukan task force khusus perfilman yang melibatkan regulator dan praktisi industri. Pemerintah perlu merancang masterplan yang jelas, termasuk database lokasi syuting terkurasi dan paket stimulus fiskal. Tanpa keberanian memangkas birokrasi demi efisiensi produksi, visi Jakarta sebagai hub Asia Tenggara untuk konten visual akan tetap berada di ranah angan-angan belaka.