Raja Abdullah II Tuding Israel Ancaman Regional Berimpunitas di Sidang PBB ke-81

Raja Yordania Abdullah II secara eksplisit menyebut Israel sebagai "ancaman regional" yang beroperasi dengan "tingkat impunitas yang menakutkan" dalam pidato utamanya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81. Pernyataan keras ini disampaikan pada Selasa (22/9) di New York, Amerika Serikat, saat isu Palestina menjadi fokus sentral dari intervensinya di forum multilateral tersebut.

Abdullah menggambarkan situasi global saat ini sebagai "momen unik dalam sejarah", di mana perubahan terjadi dengan skala dan kecepatan belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menekankan bahwa perhatian dunia kini menjadi aset kritis yang menentukan apakah konflik tertentu menerima diplomasi berkelanjutan atau justru memudar dari agenda internasional. "Setiap hari membawa krisis lain, tragedi lain, keadaan darurat lain yang menuntut perhatian kita," ujarnya, sebagaimana dikutip oleh Arab News.

Dalam konteks Gaza, Raja Abdullah menyoroti ironi tragis di mana setidaknya 300 anak Palestina tewas selama 300 hari pertama periode yang diklaim sebagai gencatan senjata. Ia mengutuk tindakan Israel yang dianggap telah "mengubah aturan main" melalui serangan terus-menerus terhadap infrastruktur sipil serta penolakan menarik pasukan dari wilayah tersebut. Kondisi ini, menurutnya, memaksa warga Palestina hanya menempati sekitar sepertiga luas Gaza, sebuah realitas yang ia sebut bukan sekadar konsekuensi perang, melainkan upaya sistematis menghapus kehidupan Palestina.

Pergeseran fokus juga terlihat tajam pada kondisi di Tepi Barat, yang dinilai Abdullah jauh lebih berbahaya daripada sekadar peningkatan ketegangan biasa. Ia mendeskripsikan fenomena ini sebagai "perubahan mendasar" di mana proses aneksasi de facto dipercepat melalui kekerasan pemukim yang dilindungi atau bahkan diikuti oleh tentara Israel. Penghalangan akses ambulans bagi korban luka dan target terhadap jurnalis internasional turut dicatat sebagai bagian dari pola pengusiran paksa yang sedang berlangsung.

Menghadapi kritik internasional, Abdullah menilai pemerintah Israel memilih strategi mengalihkan perhatian dan mendiskreditkan para pengkritiknya alih-alih mengubah arah kebijakan. Ia mengingatkan kembali Inisiatif Perdamaian Arab 2002 yang dipelopori Arab Saudi, menegaskan bahwa hambatan perdamaian bukanlah absennya mitra, melainkan ketidakmauan pemerintah Israel menerimanya. Peringatan ini diperluas ke Suriah, di mana kemajuan langkah Israel dianggap sebagai uji coba batas hukum internasional yang sengaja dilakukan komunitas dunia untuk diabaikan.

Analisis Redaksi

Retorika Raja Abdullah II mencerminkan pergeseran strategis posisi Yordania dari mediator diam-diam menjadi vokal terbuka mengenai kegagalan mekanisme penegakan hukum internasional. Penggunaan istilah "ancaman regional" bukan sekadar emosional, melainkan kalkulasi geopolitik untuk mengikat kepentingan keamanan negara-negara Teluk lainnya—yang mungkin masih ragu mengambil sikap tegas—dengan narasi bahwa stabilitas mereka sendiri terancam oleh ambisi teritorial Israel yang melampaui batas Palestina. Ini adalah upaya membangun front bersama di tengah fragmentasi respons global pasca-perang Gaza.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi eskalasi diplomatik jika pernyataan ini tidak ditindaklanjuti dengan koherensi aksi dari blok negara-negara moderat. Abdullah secara spesifik menyebutkan instrumen sanksi dan isolasi diplomatik sebagai opsi yang tersedia namun belum diterapkan efektif terhadap Israel. Kegagalan mengonversi retorika kuat ini menjadi tekanan konkret bisa memperkuat persepsi impunitas yang dikeluhkannya, sekaligus menempatkan Yordania dalam posisi dilematis antara mempertahankan hubungan bilateral dengan AS dan memenuhi tuntutan opini publik domestik serta regional yang semakin radikal terhadap Israel.