KPK Tangkap 13 Kepala Daerah Lewat OTT Sepanjang 2026, Modus Pemerasan hingga Suap Proyek Mendominasi

Tiga belas kepala daerah tingkat kabupaten dan kota telah dijaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan sepanjang tahun 2026. Rangkaian penangkapan yang melibatkan satu wali kota dan 12 bupati ini membentang dari Januari hingga September, ditutup dengan tertangkapnya Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena pada Senin (21/9). Angka ini menegaskan bahwa ruang kerja kepala daerah masih menjadi ladang subur bagi praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan.

Langkah represif KPK dimulai lewat penangkapan Wali Kota Madiun Maidi pada 19 Januari 2026 atas dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan gratifikasi. Jaksa Penuntut Umum (JPU KPK) menuntut Maidi dengan hukuman penjara selama 7 tahun 2 bulan serta denda Rp205 juta atau diganti pidana penjara 90 hari. Perkaranya kini diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada waktu bersamaan, tim KPK lainnya menangkap tangan Bupati Pati Sudewo terkait pemerasan jabatan calon perangkat desa bersama tiga tersangka lain: Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun Karjan. Total uang yang diamankan sekitar Rp2,6 miliar. Sudewo juga dijerat dugaan suap dan gratifikasi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan saat masih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. JPU KPK menuntutnya 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp3,67 miliar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (21/9).

Bulan Maret menjadi periode paling padat bagi tim penindakan KPK. Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq ditangkap pada 3 Maret 2026 sebagai tersangka tunggal dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing. Perusahaan bentukan suami dan anaknya, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), menerima sedikitnya Rp46 miliar dari proyek di Kabupaten Pekalongan. Dalam persidangan sejak Agustus 2026, Fadia didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp2,9 miliar dari pejabat Pemkab Pekalongan. Seminggu kemudian, tepatnya Senin (9/3) malam, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari beserta empat tersangka lain dalam kasus suap ijon proyek Tahun Anggaran 2025-2026, mengamankan dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai Rp756,8 juta. Puncaknya terjadi pertengahan Maret ketika 27 orang termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono ditangkap atas dugaan pemerasan. Para tersangka meminta setoran dari tiap perangkat daerah dengan target Rp750 juta untuk dijadikan Tunjangan Hari Raya (THR) pihak eksternal, padahal Kabupaten Cilacap memiliki 25 perangkat daerah, 2 RSUD, dan 20 Puskesmas.

Memasuki April hingga Juli, intensitas OTT KPK tidak mengendur. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal ditangkap pada 10 April 2026 karena memeras bawahan menggunakan dua surat pernyataan tanpa tanggal: surat mundur dari jabatan dan ASN jika gagal bertugas, serta surat tanggung jawab pengelolaan anggaran. Pada 8 Juni 2026, Bupati Muara Enim Edison dan sembilan orang lain diciduk, disusul penyegelan kantor dinas termasuk Dinas Pendidikan. Empat tersangka ditetapkan, meliputi Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani, keponakan bupati Adi Triadi, dan pihak PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dengan barang bukti uang Rp2 miliar. Akhir Juni, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri bersama Sekda Zulkarnain dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant Ardiles atas dugaan suap jabatan serta penerimaan terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Awal Juli, Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim ditangkap bersama tim suksesnya Yaqub Abdhal Al Mu'arif atas suap proyek 2025-2026 senilai sedikitnya Rp800 juta, plus dugaan gratifikasi mutasi dan pengisian jabatan di Dinas Pendidikan serta Camat sebesar Rp3,5 miliar.

Rentetan penangkapan berlanjut dramatis pada Kamis malam, 9 Juli, ketika 18 orang termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditangkap di wilayah Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Etik, Kepala BPKAD Richard Tri Handoko, dan Kabag Umum Setda Tri Mulyo ditahan 20 hari pertama hingga 29 Juli 2026 atas sangkaan Pasal 12 huruf e atau f dan Pasal 12B UU Tipikor. Barang bukti yang ditemukan sangat fantastis: uang tunai Rp6,4 miliar, mata uang asing (dolar Singapura, dolar AS, Yen, Ringgit, Bath) senilai Rp7,5 miliar, dan 25 keping logam mulia 100 gram seberat total 2,5 kilogram senilai Rp7,3 miliar. Pada 20 Juli, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditangkap bersama Dirut PT Air Minum Giri Menang Sudirman dan Dirut PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani atas dugaan benturan kepentingan pengadaan, suap, dan gratifikasi dengan barang bukti Rp9,06 miliar. Akhir Juli, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ditetapkan tersangka pemerasan bawahan melalui orang kepercayaannya Mohammad Haris alias Gus Haris, mengumpulkan Rp1,98 miliar dari total uang yang diamankan sekitar Rp2 miliar. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengonfirmasi detail tersebut.

Pemburuan ditutup dengan tertangkapnya Bupati Bolmut Sirajudin Lasena pada Senin (21/9), yang menandai OTT ke-21 KPK sepanjang 2026. Sebanyak 14 orang diamankan; lima di Jakarta, delapan di Sulawesi Utara, dan satu di Gorontalo. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan operasi ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara terkait proyek-proyek di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disertai pengamanan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Deretan kasus ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah tidak lagi sekadar mencuri anggaran, melainkan merampok langsung dari bawahannya sendiri.

Analisis Redaksi

Fakta bahwa 13 kepala daerah terjaring OTT hanya dalam rentang sembilan bulan memperlihatkan kerusakan sistemik yang akut di level kabupaten dan kota. Modus operandi mereka tidak lagi sekadar bermain di ruang tender proyek, tetapi sudah masuk ke ranah pemerasan terbuka terhadap aparatur sipil negara di bawah kendalinya. Kasus Bupati Tulungagung yang memaksa bawahan menandatangani surat mundur tanpa tanggal, atau Bupati Cilacap yang mematok setoran THR dari puluhan perangkat daerah, membuktikan bahwa relasi kuasa antara kepala daerah dan birokrasi telah berubah menjadi hubungan perbudakan finansial. Birokrat yang seharusnya melayani publik justru diposisikan sebagai mesin pencetak uang bagi penguasa lokal.

Nilai barang bukti yang disita KPK dalam beberapa OTT ini patut dibaca sebagai indikator keserakahan yang melampaui batas kewarasan. Penemuan logam mulia seberat 2,5 kilogram dan valuta asing beragam negara di kediaman atau ruang kerja Bupati Sukoharjo, misalnya, menandakan bahwa hasil korupsi tidak lagi berputar di ekonomi domestik. Uang rakyat dikonversi menjadi aset global yang sulit dilacak. Begitu pula aliran Rp46 miliar ke perusahaan keluarga Bupati Pekalongan yang menunjukkan bagaimana kekuasaan eksekutif digunakan secara telanjang untuk memperkaya lingkaran inti tanpa rasa malu. Ini bukan lagi penyimpangan prosedural, melainkan perampokan terstruktur.

Ke depan, langkah logis yang harus diwaspadai adalah potensi perlawanan balik dari jaringan politik kepala daerah yang merasa terancam. Masifnya penangkapan ini bisa memicu manuver politik di tingkat nasional untuk melemahkan kewenangan penindakan KPK, terutama terkait mekanisme OTT yang terbukti paling efektif membongkar kejahatan kerah putih. Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu didesak untuk memperkuat sistem pengawasan preventif berbasis elektronik pada transfer anggaran daerah, alih-alih sekadar bereaksi setelah uang miliaran rupiah berpindah tangan. Tanpa reformasi tata kelola keuangan daerah yang radikal, daftar kepala daerah bermasalah ini hanya akan terus bertambah panjang di tahun-tahun berikutnya.