Nusron Wahid Disorot KPK: Jejak Kasus HGB, Kuota Haji, hingga Mundur dari Pengurus Golkar

Sorotan tajam kini mengarah pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid seiring bergulirnya investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Posisinya sebagai menteri diuji ketika lembaga antirasuah menetapkan delapan tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Senin (14/9) lalu di kawasan Jabodetabek. Empat dari tersangka tersebut diduga merupakan orang kepercayaan Nusron, menciptakan dinamika politik dan hukum yang rumit di tubuh kementerian yang ia pimpin.

KPK secara resmi menyebut empat individu yang dekat dengan Nusron sebagai tersangka, yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Daftar tersangka juga mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Keterlibatan lingkaran terdekat menteri ini memicu pertanyaan serius mengenai integritas birokrasi di bawah komando Nusron.

Menanggapi gelombang penangkapan tersebut, Nusron menyatakan sikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Pertama kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan ikuti, dan kami akan membantu proses yang ada di sini," ujar Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9). Ia berharap kasus yang menjerat sejumlah bawahannya justru menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan layanan internal kantor pertanahan nasional.

Namun, ini bukan pertama kalinya nama Nusron terseret dalam isu sensitif. Sebelumnya, ia sempat disebut dalam sidang korupsi kuota haji Kementerian Agama. Dalam perkara itu, mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengungkap adanya permintaan uang sebesar USD1 juta yang dikaitkan dengan Nusron saat menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024. Rekaman jejak ini menambah berat beban publik terhadap figur yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 tersebut.

Di tengah tekanan hukum, status kepartaian Nusron juga mengalami perubahan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengonfirmasi bahwa Nusron telah mundur dari kepengurusan DPP Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu. "Ya mundur. Pak Nusron menyampaikan langsung ke Ketua Umum. Seingat saya lebih enam bulan lalu," kata Sarmuji, Minggu (20/9). Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut hanya dari jabatan struktural pengurus, dan Nusron tetap berstatus sebagai kader Golkar. Secara finansial, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 mencatat kekayaan bersih Nusron sebesar Rp22,7 miliar, naik sekitar Rp887,57 juta dibandingkan laporan tahun sebelumnya.

Analisis Redaksi

Kasus ini menguji ketahanan kepemimpinan Nusron Wahid di kementerian strategis. Penetapan tersangka terhadap orang-orang kepercayaannya bukan sekadar masalah individu, melainkan indikasi potensi kebocoran sistemik dalam pelayanan pertanahan. Jika terbukti ada pola transaksi ilegal yang melibatkan lingkaran dalam menteri, maka reformasi birokrasi yang digembor-gemborkan selama ini patut dipertanyakan efektivitasnya. Publik perlu waspada apakah ini kasus terisolasi atau bagian dari praktik bisnis politik yang lebih luas.

Langkah selanjutnya yang paling logis adalah menunggu hasil penyidikan KPK apakah akan mengembangkan kasus ke tingkat menteri atau berhenti pada jajaran staf dan rekanan swasta. Kooperatifisme yang ditunjukkan Nusron harus dibuktikan dengan transparansi penuh, bukan sekadar pernyataan pers. Di sisi lain, mundurnya ia dari struktur DPP Golkar beberapa bulan lalu bisa dibaca sebagai langkah antisipatif atau pembersihan diri sebelum badai ini menerpa, meskipun statusnya sebagai kader tetap utuh.