DPN HKTI Optimalkan Petani di Daerah Bantu Pemerintah Tangani Karhutla

Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) mengoptimalkan jajaran himpunan petani di daerah untuk membantu pemerintah daerah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap ancaman tahunan yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi warga sekaligus merusak ekosistem vital di berbagai wilayah Indonesia.

Optimalisasi peran petani tersebut menyasar basis massa paling bawah. Jajaran himpunan yang tersebar di tingkat provinsi hingga kabupaten kini didorong bergerak lebih cepat ketika titik api terdeteksi. Mereka tidak lagi sekadar menunggu instruksi dari atas, melainkan menjadi garda terdepan pemadaman awal bersama aparat setempat.

Kebakaran hutan dan lahan memang bukan masalah baru. Setiap tahun, saat musim kemarau tiba, kabut asap pekat kembali mencekik pernapasan jutaan warga. Lahan gambut yang kering menjadi bahan bakar sempurna bagi api yang menjalar tanpa ampun ke pemukiman dan area pertanian produktif.

Pelibatan petani dalam mitigasi bencana ini punya alasan strategis yang kuat. Mereka adalah pihak yang paling memahami topografi lahan di desa masing-masing. Akses menuju titik rawan terbakar sering kali hanya diketahui oleh warga lokal yang sehari-hari menggarap tanah tersebut.

Sinergi antara organisasi tani dan pemerintah daerah diharapkan memotong rantai birokrasi penanganan darurat. Ketika komunikasi berjalan lancar, mobilisasi alat pemadam sederhana maupun evakuasi warga terdampak bisa dilakukan jauh sebelum bantuan skala besar tiba dari pusat.

Dampak nyata dari kebijakan ini akan langsung dirasakan masyarakat pedesaan. Sawah dan kebun milik warga memiliki peluang bertahan lebih besar dari jilatan api jika patroli rutin melibatkan orang-orang yang memang menggantungkan hidup pada tanah tersebut. Ancaman gagal panen akibat karhutla pun bisa ditekan seminimal mungkin.

Analisis Redaksi

Keputusan DPN HKTI menempatkan anggotanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam urusan karhutla menunjukkan pergeseran paradigma penanganan bencana. Selama puluhan tahun, pendekatan kita terlalu tersentralisasi dan reaktif. Memanfaatkan struktur organisasi tani yang sudah mengakar di desa-desa adalah langkah taktis yang masuk akal secara operasional maupun sosiologis.

Namun, niat baik saja tidak pernah cukup di lapangan. Kita perlu mewaspadai kesiapan teknis para petani yang ditugaskan berjibaku dengan api. Tanpa pembekalan alat pelindung diri standar dan pelatihan keselamatan dasar, mereka justru berisiko menjadi korban tambahan. Beban mitigasi negara jangan sampai dialihkan mentah-mentah ke pundak rakyat kecil tanpa jaminan perlindungan memadai.

Langkah logis selanjutnya menuntut komitmen anggaran dari pemerintah daerah terkait. Dana operasional untuk patroli rutin, insentif risiko bagi relawan tani, serta jalur koordinasi langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus segera dilembagakan. Jika hanya berhenti pada seremonial deklarasi, optimalisasi ini hanya akan menjadi catatan kaki lain dalam sejarah panjang kegagalan kita mengatasi karhutla.