Biaya Perang AS di Iran Tembus Rp803 Triliun Menurut Dokumen Pentagon
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Pentagon secara resmi memberi tahu Kongres bahwa biaya operasi militer Amerika Serikat di Iran telah melonjak hingga mencapai US$45,1 miliar atau setara dengan Rp803,3 triliun, berdasarkan kurs Rp17.812 yang dilaporkan oleh dua sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut pada Jumat, 18 September.
Lonjakan anggaran raksasa ini terdiri atas komponen biaya perang utama sebesar US$43,6 miliar atau sekitar Rp776,6 triliun per 3 September. Angka tersebut masih ditambah dengan alokasi sebesar US$1,5 miliar atau sekitar Rp26,7 triliun khusus untuk kebutuhan tambahan bahan bakar pasukan.
Namun, angka fantastis itu ternyata belum mencakup kalkulasi akuntansi penuh dari total keseluruhan pengeluaran perang. Pentagon sama sekali tidak menyertakan penilaian biaya perbaikan pangkalan maupun bangunan yang mengalami kerusakan akibat pertempuran di lapangan.
Situasi ini dikonfirmasi oleh Congressional Budget Office yang menolak menyajikan akuntansi menyeluruh atas permintaan anggota parlemen akibat keterbatasan data. Lembaga tersebut menyatakan bahwa estimasi tiap kategori biaya merupakan analisis terpisah dengan metode dan periode waktu berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan secara langsung.
Sebelumnya, perbedaan estimasi juga diungkap oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang sempat menyebut angka US$37,5 miliar atau sekitar Rp668 triliun hingga 21 Juli di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat. Sementara itu, CBO memperkirakan pengeluaran sebesar US$38 miliar atau sekitar Rp676,9 triliun hingga 1 Agustus.
Komponen terbesar dalam struktur pengeluaran Departemen Pertahanan ini tersedot untuk belanja penggantian munisi yang terpakai hingga 1 Agustus yang ditaksir mencapai US$21,7 miliar atau sekitar Rp386,5 triliun. Pemulihan stok munisi strategis ini diperkirakan membutuhkan waktu hingga lima tahun atau bahkan lebih.
Dampak finansial lanjutan menunjukkan perang ini terus menguras keuangan publik dengan estimasi tambahan US$2 miliar hingga US$3 miliar per bulan setelah 1 Agustus. Tekanan ekonomi domestik juga kian nyata lewat proyeksi CBO yang menyebut perang ini akan mendongkrak inflasi AS sebesar 0,5 poin persentase pada kuartal I 2027.
Lonjakan inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan biaya energi akibat terganggunya pengiriman minyak dan gas alam lewat Selat Hormuz serta gangguan pelayaran di Laut Merah. Menanggapi situasi ini, anggota teratas Demokrat di Komite Anggaran DPR AS, Brendan Boyle, menegaskan bahwa perang tidak hanya merenggut nyawa prajurit tetapi juga membakar puluhan miliar dolar uang pembayar pajak.
Analisis Redaksi
Lonjakan anggaran pertahanan yang mencapai lebih dari Rp803 triliun ini membuka diskursus ulang mengenai transparansi anggaran militer di Washington. Ketidakmampuan Pentagon dan CBO memberikan rilis akuntansi penuh menunjukkan betapa kompleks dan tidak terikatnya birokrasi pertahanan dalam mengukur eskalasi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Bagi publik Amerika Serikat, beban finansial ini bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan potensi pukulan telak bagi stabilitas makroekonomi domestik. Proyeksi inflasi yang menyentuh awal tahun 2027 serta lambatnya pemulihan stok munisi hingga lima tahun ke depan mengisyaratkan bahwa kemampuan proyeksi strategis Pentagon sedang diuji secara serius oleh realitas lapangan.
Langkah politik selanjutnya di Kongres dipastikan akan semakin memanas, terutama dari kubu Demokrat yang mendesak akuntabilitas ketat penggunaan anggaran. Jika eskalasi di Selat Hormuz dan Laut Merah terus berlanjut tanpa kendali, tekanan fiskal ini berpotensi memaksa Gedung Putih merumuskan ulang kalkulasi geopolitik jangka panjang mereka.

