AS Setujui Potensi Jual F-35 ke Arab Saudi Senilai Rp432 Triliun, Israel Khawatir Keseimbangan Militer

Amerika Serikat secara resmi menyetujui potensi penjualan jet tempur siluman F-35 kepada Arab Saudi dengan nilai estimasi US$24,3 miliar atau sekitar Rp432,8 triliun berdasarkan kurs Rp17.812, sebagaimana diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (17/9). Langkah strategis ini mencakup permintaan Riyadh atas 48 unit jet varian lepas landas dan mendarat konvensional beserta 49 mesin Pratt & Whitney F135-PW-100, meskipun realisasinya masih bergantung pada persetujuan Kongres yang mewaspadai kedekatan kerajaan tersebut dengan China.

Proses legislasi di Kongres menjadi hambatan signifikan karena sejumlah anggota legislatif menyoroti risiko kerja sama militer yang lebih dalam antara Riyadh dan Beijing. Bahkan jika persetujuan politik berhasil didapatkan, pengiriman fisik jet tempur generasi kelima ini diperkirakan baru dapat terealisasi beberapa tahun mendatang. Situasi ini mengulang dinamika masa pemerintahan Trump pertama saat rencana penjualan F-35 ke Uni Emirat Arab gagal di era Biden akibat kekhawatiran serupa mengenai keterlibatan teknologi China.

Pergeseran prioritas Washington terlihat jelas ketika administrasi Trump kini tampaknya meninggalkan syarat normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel demi memfokuskan diri pada transaksi senjata bernilai miliaran dolar. Sebelumnya, penjualan alutsista canggih ini selalu dikaitkan erat dengan diplomasi perdamaian regional, namun kalkulasi ekonomi dan pertahanan kini mengambil alih kendali. Pada 2025 saja, AS telah menyetujui paket senjata hampir US$142 miliar untuk Arab Saudi yang disebut Gedung Putih sebagai perjanjian kerja sama pertahanan terbesar dalam sejarahnya.

Urgensi penguatan pertahanan Saudi meningkat drastis setelah fasilitas minyak dan pangkalan militer mereka kembali diserang oleh kelompok Houthi yang didukung Iran beberapa hari lalu. Konflik yang memanas sejak Juli 2026 melalui serangan drone dan rudal ke kompleks minyak kerajaan tidak hanya mengganggu operasi domestik, tetapi juga mengancam jalur pasokan energi global. Penguasaan efektif Iran atas Selat Hormuz dan cengkeramannya di Selat Bab al-Mandeb berpotensi mendorong harga minyak melonjak tepat sebelum pemilu sela AS pada November.

Status Arab Saudi sebagai calon operator kedua F-35 di Timur Tengah setelah Israel memicu ketegangan terkait mandat hukum AS untuk menjaga keunggulan militer kualitatif Yerusalem. Meskipun Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa usulan penjualan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer kawasan, sumber keamanan Israel pada November 2025 menyatakan bahwa perolehan jet tersebut oleh Riyadh sangat mengkhawatirkan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan pernah terbuka menentang penjualan serupa ke Turki pada Juli 2026 karena dianggap merusak stabilitas kekuatan regional.

Analisis Redaksi

Keputusan Washington melanjutkan penjualan F-35 ke Arab Saudi di tengah keberatan Israel menandakan transformasi doktrin keamanan AS yang kini menempatkan kepentingan transaksi pertahanan dan penahanan Iran di atas jaminan eksklusivitas teknologi militer Yerusalem. Pemerintahan Trump tampaknya menghitung bahwa ancaman dari Teheran terhadap jalur energi global menjelang pemilu sela November menciptakan urgensi yang melampaui sensitivitas diplomatik tradisional dengan sekutu utamanya di Timur Tengah. Ini adalah pertaruhan geopolitik yang berisiko tinggi karena mengorbankan kepercayaan jangka panjang demi keuntungan taktis sesaat.

Kekhawatiran Kongres mengenai infiltrasi teknologi China ke dalam ekosistem pertahanan Saudi bukanlah isapan jempol semata, mengingat preseden kegagalan penjualan ke UEA sebelumnya. Jika pengawasan terhadap integrasi sistem F-35 di Arab Saudi lemah, kebocoran data teknis ke Beijing dapat merugikan keunggulan militer AS sendiri di masa depan. Oleh karena itu, perdebatan di Kongres nanti bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan ujian nyata bagi kemampuan Washington menyeimbangkan ambisi penjualan senjata dengan imperatif keamanan nasionalnya sendiri.

Bagi Indonesia, dinamika ini menegaskan bahwa perlombaan senjata di Timur Tengah telah memasuki fase baru yang didorong oleh konflik proksi dan kebutuhan pengamanan energi, bukan lagi murni diplomasi perdamaian. Ketergantungan pasar global pada stabilitas Selat Hormuz membuat setiap eskalasi militer di kawasan tersebut berdampak langsung pada ketahanan ekonomi nasional kita. Kita perlu mewaspadai bahwa normalisasi alutsista canggih tanpa resolusi politik yang mendasar justru berpotensi memperpanjang siklus konflik yang pada akhirnya membebani konsumen energi di negara berkembang.