Anthony Loke Mundur dari Kabinet Malaysia Protes Pengampunan Najib Razak

Gejolak politik Malaysia memuncak setelah Menteri Transportasi Anthony Loke resmi mengundurkan diri sebagai bentuk protes keras terhadap pemberian pengampunan bersyarat kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak. Langkah drastis ini diambil langsung oleh Ketua Democratic Action Party (DAP) tersebut menyusul keputusan kontroversial Dewan Pengampunan Wilayah Persekutuan yang mengurangi hukuman penjara Najib menjadi tahanan rumah.

Keputusan pengunduran diri itu diumumkan Loke pada Sabtu (19/9/2026), tepat setelah rapat darurat Komite Eksekutif Pusat DAP yang berlangsung alot selama tiga jam. Mengutip Channel News Asia (CNA), Loke menyatakan bahwa partainya merasa sulit menerima keputusan pengampunan tersebut, yang dinilai bertentangan dengan prinsip perjuangan DAP melawan korupsi dan kleptokrasi selama lebih dari satu dekade.

Meski melepas jabatannya, Loke menegaskan bahwa menteri-menteri lain dari DAP akan tetap bertahan dalam pemerintahan persatuan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Strategi kompromi ini dipilih untuk menjaga stabilitas politik nasional dan mencegah pembubaran parlemen, sebuah skenario yang justru diharapkan oleh lawan-lawan politik mereka. "Kami tidak ingin memberi mereka peluru untuk melakukan apa yang diinginkan," ujar Loke saat menjelaskan dinamika internal partainya.

Pengampunan bagi Najib Razak sendiri datang dengan syarat ketat, yakni pembayaran denda sebesar RM50 juta atau sekitar US$12,26 juta. Sebagai respons, Partai United Malays National Organisation (UMNO) segera meluncurkan dana solidaritas yang berhasil mengumpulkan lebih dari RM634.000 hanya dalam tiga jam pertama. Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki mencatat antusiasme pendukung yang menyumbang mulai dari RM10 hingga RM50 sebagai bentuk dukungan moral bagi mantan ketua partai mereka itu.

Loke memastikan transisi kepemimpinan di Kementerian Transportasi akan berjalan lancar tanpa mengganggu proyek-proyek strategis yang sedang berjalan. "Menteri datang dan pergi. Kementerian akan tetap berfungsi seperti biasa," tegasnya sambil menyerahkan surat pengunduran diri kepada Anwar Ibrahim. Ia juga menghormati kewenangan konstitusional Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, meski secara pribadi dan partai menolak substansi keputusan pengampunan tersebut.

Analisis Redaksi

Langkah Anthony Loke mencerminkan dilema tajam dalam koalisi pemerintahan Malaysia antara pragmatisme politik dan integritas moral. Dengan hanya mundur secara individu namun mempertahankan kursi partai lainnya, DAP mencoba menyeimbangkan tuntutan basis konstituennya yang anti-korupsi dengan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan Anwar Ibrahim. Ini adalah manuver risiko tinggi; jika gagal, DAP bisa dianggap munafik, namun jika berhasil, mereka menyelamatkan koalisi dari keruntuhan total.

Di sisi lain, preseden hukum yang diciptakan melalui pengampunan Najib Razak membuka kotak Pandora dalam sistem peradilan Malaysia. Para analis yang diwawancarai CNA telah memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menjadi rujukan bagi narapidana kelas kakap lainnya di masa depan. Pembayaran denda sebagai pengganti penjarakan menciptakan persepsi dua standar hukum yang dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, isu yang selama ini menjadi landasan legitimasi pemerintahan saat ini.