Wamendagri Bima Arya: Pemda Harus Kreatif Dorong Ekonomi di Tengah Penyesuaian TKD

Keterbatasan anggaran akibat penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) tidak boleh menjadi alasan tunggal bagi pemerintah daerah untuk membiarkan pertumbuhan ekonomi melambat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa belanja pemerintah hanyalah satu dari beberapa komponen penggerak ekonomi, sehingga kepala daerah dituntut lebih kreatif menggali sumber-sumber baru.

"Government spending atau kegiatan administrasi pemerintah itu hanya salah satu komponen saja untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi," kata Bima di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran sejumlah daerah yang merasa ruang fiskalnya menyempit pasca-penyesuaian mekanisme TKD.

Bima menilai, alih-alih berfokus pada keterbatasan APBD, pemda seharusnya memanfaatkan ruang yang masih tersedia untuk mengembangkan sektor potensial. Penguatan ekosistem ekonomi, termasuk mendorong investasi dan hilirisasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, menjadi kunci utama. Ia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang mampu melejitkan pertumbuhan ekonomi meski menghadapi kendala anggaran serupa.

"Dalam kondisi yang sama, dalam konteks penyesuaian TKD yang sama, tapi Kabupaten Sidrap itu melejit, tumbuh, karena mampu untuk membangun ekosistem tadi, mampu untuk membangun hilirisasi pangan dengan keterbatasan APBD," ungkapnya. Contoh konkret ini menunjukkan bahwa inovasi lokal dapat menutupi celah fiskal yang ada.

Sebelum menentukan strategi pembangunan, Bima meminta kepala daerah memahami dulu komponen-komponen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. "Nomor satu, memahami dulu bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, komponennya apa saja, kemudian diidentifikasi," katanya. Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki potensi berbeda sehingga strategi pengembangan ekonomi tidak dapat diseragamkan.

Terkait capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang telah mencapai 6,8 persen, Bima memberikan apresiasi. Capaian ini disertai dengan inflasi yang masih terkendali. Namun, tantangan berikutnya bukan sekadar menjaga angka agregat di tingkat provinsi, melainkan memastikan pemerataan hingga ke kabupaten dan kota.

"PR-nya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota-kabupaten," ujarnya. Pertumbuhan tersebut harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tetap menjadi prioritas meski ruang fiskal mengalami penyesuaian.

Analisis Redaksi

Pernyataan Wamendagri ini merupakan sinyal keras bahwa era ketergantungan penuh pada transfer pusat sudah harus ditinggalkan. Penyesuaian TKD sejatinya adalah ujian kematangan fiskal daerah. Jika pemda hanya mengandalkan belanja rutin pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi, maka struktur perekonomian daerah akan tetap rapuh dan rentan terhadap guncangan kebijakan pusat.

Kasus Kabupaten Sidrap menjadi bukti empiris bahwa hilirisasi dan penguatan ekosistem lokal lebih efektif daripada sekadar menunggu kucuran dana. Fokus pada nilai tambah komoditas lokal menciptakan multiplier effect yang lebih luas dibandingkan belanja administratif. Ini adalah jalan keluar logis bagi daerah-daerah lain yang merasa terjepit oleh penyesuaian anggaran.

Tantangan terbesar ke depan adalah konsistensi eksekusi. Memahami komponen pertumbuhan ekonomi memang penting, namun menerjemahkannya menjadi kebijakan teknis yang inklusif hingga level kabupaten/kota memerlukan political will yang kuat. Tanpa pemerataan, pertumbuhan 6,8 persen di Sulsel hanya akan menjadi angka statistik yang tidak terasa oleh masyarakat akar rumput.