Tito Dorong Pemda Bersaing Lewat Indikator Indonesia ASRI dan Layanan Dasar di Ajang Apresiasi Regional Sulsel

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjadikan ajang kompetisi kinerja antardaerah sebagai alat paksa bagi pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Desakan itu ia sampaikan secara terbuka di hadapan para kepala daerah pada acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9).

Penanganan masalah sampah dan kebersihan bukan lagi sekadar urusan dinas lingkungan hidup setempat. Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat mengangkat isu tersebut karena masuk dalam satu dari delapan Asta Cita. Konsep ini kemudian dikemas ke dalam payung besar bernama Indonesia ASRI. "Bapak Presiden sangat mengangkat isu ini, yaitu isu yang jadi salah satu dari delapan Asta Cita beliau, penanganan masalah sampah, kebersihan, dan yang kemas oleh beliau dalam suatu konsep yang lebih besar yang disebut Indonesia ASRI," kata Tito.

Kompetisi ini tidak berjalan tanpa parameter jelas. Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Dalam Negeri, penilaian menggunakan sejumlah indikator ketat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Empat sektor utama menjadi tolok ukur: akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi Program Tiga Juta Rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan melalui konsep ASRI, serta akses dan layanan pendidikan. Keempatnya memaksa pemerintah daerah bekerja melampaui rutinitas administratif biasa.

Tito memberikan contoh konkret bagaimana arahan presiden diterjemahkan di lapangan. Ia menyoroti penataan media promosi di ruang publik agar tidak merusak estetika tata ruang kota. Beberapa daerah dinilai sudah bergerak proaktif dengan memanfaatkan videotron sebagai sarana promosi terpadu. "Jakarta sudah dimulai, di Semarang, di Bandung, di beberapa kota lain, mereka membuat videotron, dan kemudian yang akan memasang promosi," ujarnya. Langkah kecil ini mencerminkan cara kerja birokrasi yang mulai memperhatikan detail visual warganya.

Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan arahan secara langsung kepada seluruh kepala daerah terkait gerakan ini. Intervensi orang nomor satu di republik ini diharapkan mengunci komitmen daerah. Di sisi lain, Tito juga mengapresiasi jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang mendukung penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dukungan legislatif ini dianggap penting untuk menjaga momentum perbaikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Penghargaan yang dibagikan malam itu membawa pesan ganda. Tito meminta daerah pemenang memanfaatkan anggaran yang ada dan mempertahankan prestasi, sementara yang belum berhasil diminta menjadikannya cambuk motivasi. "Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah mendapatkan penghargaan. Bagi yang belum, ya mudah-mudahan bisa termotivasi. Bagi yang sudah dapat penghargaan, manfaatkan anggaran tersebut, pertahankan prestasinya. Dan rekan-rekan juga menjadi bukti malam ini, cukup banyak kepala daerah yang bagus-bagus," kata Tito menutup pemaparannya.

Analisis Redaksi

Penggunaan kompetisi sebagai instrumen pemaksaan kebijakan bukanlah hal baru di birokrasi kita. Namun, menyematkan indikator spesifik seperti Program Tiga Juta Rumah berdampingan dengan estetika tata ruang menunjukkan ambisi pemerintah pusat yang ingin melihat hasil serentak di berbagai sektor. Kepala daerah kini dituntut tidak hanya pandai mengelola anggaran, tetapi juga mampu menerjemahkan visi nasional ke dalam bentuk fisik yang bisa dinikmati warga sehari-hari.

Rencana Presiden Prabowo memberikan arahan langsung patut dicermati sebagai sinyal kuat. Ketika presiden turun tangan sendiri menjelaskan konsep Indonesia ASRI kepada kepala daerah, ruang untuk beralasan atau menunda pelaksanaan menjadi sangat sempit. Ini adalah bentuk konsolidasi kebijakan dari pusat ke daerah yang mengandalkan tekanan politik sekaligus insentif penghargaan.

Yang perlu diwaspadai adalah jebakan formalitas. Kompetisi antardaerah kerap kali berakhir pada perlombaan menyusun dokumen terbaik alih-alih perubahan nyata di lapangan. Pemanfaatan videotron di Jakarta, Semarang, dan Bandung memang langkah awal yang baik, tetapi tantangan sesungguhnya ada pada pengelolaan sampah dan pemerataan layanan kesehatan di kabupaten-kabupaten terpencil. Tanpa pengawasan ketat pasca-penyerahan penghargaan, Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri harus memastikan euforia seremonial ini benar-benar berubah menjadi standar pelayanan baru.