KPK Geledah Rumah Dirjen PPTR Lampri di Bekasi, Sita Bukti Elektronik Aliran Uang Suap HGB

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Lampri, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/9) malam. Langkah ini merupakan kelanjutan pengusutan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret delapan tersangka dan melibatkan temuan uang tunai Rp106,3 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan penyidik menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) dari lokasi tersebut. "Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN tersebut," ujar Budi melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/9). Penyidik kini menelaah seluruh materi sitaan untuk mendalami peran Lampri secara spesifik serta merekonstruksi konstruksi utuh dugaan tindak pidana korupsi di kementerian itu.

Rangkaian penggeledahan ini bergerak cepat dan terukur. Pada Jumat (18/9) siang, sebelum menyasar rumah Lampri, tim KPK terlebih dahulu menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur. Dari sana, penyidik mengamankan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diduga berkaitan langsung dengan perkara suap, dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk beserta kaitannya dengan Kencana Jayaproperti Agung (KCJA), hingga BBE pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor.

Sehari sebelumnya, tepatnya Kamis (17/9), KPK sudah membongkar tiga ruang direktorat jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Tiga ruangan yang digeledah meliputi ruang Dirjen PPTR Lampri, ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, serta ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi. Penggeledahan juga menyasar beberapa ruangan di direktorat terkait guna menyita dokumen dan BBE yang memuat proses serta mekanisme layanan kementerian. Seluruh barang bukti akan diekstraksi untuk membantu penyidik membedah perkara.

Akar kasus ini bermula dari operasi senyap di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9). KPK menangkap tangan 19 orang dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp106,3 miliar. Delapan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya ini. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; Dirjen PPTR Lampri; serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Fakta mencolok muncul ke permukaan: Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Kedelapan tersangka kini menjalani penahanan 20 hari pertama sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dampak penggeledahan beruntun ini mengirim sinyal keras kepada publik tentang betapa sistemiknya praktik jual beli izin pertanahan. Ketika uang senilai Rp106,3 miliar bisa terkumpul dari satu jaringan suap HGB, masyarakat kecil yang mengurus sertifikat tanah jelas menghadapi birokrasi yang sudah terdistorsi oleh kepentingan pemodal besar dan oknum pejabat negara.

Analisis Redaksi

Ekstraksi Barang Bukti Elektronik menjadi kunci utama dalam fase penyidikan ini. Dokumen digital dan riwayat percakapan elektronik yang disita dari rumah Lampri serta kantor PT Summarecon Agung Tbk berpotensi membuka peta aliran dana yang lebih luas dari sekadar angka Rp106,3 miliar yang ditemukan saat tangkap tangan. Jika penyidik berhasil merekonstruksi jejak komunikasi antara empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dengan pihak korporasi, konstruksi hukum kasus ini tidak menutup kemungkinan akan bergeser dari sekadar suap menjadi pencucian uang atau bahkan memperluas lingkup tersangka.

Kehadiran nama-nama dari lintas profesi—mulai dari kepala kantor pertanahan, dirjen, presiden direktur perusahaan properti raksasa, politikus partai berkuasa, hingga mantan bupati—menunjukkan bahwa mafia tanah beroperasi menggunakan ekosistem yang saling melengkapi. Setiap aktor memiliki fungsi spesifik dalam meloloskan pengurusan HGB. Publik perlu mewaspadai potensi manuver hukum dari para tersangka, mengingat masa penahanan 20 hari pertama akan berakhir pada 4 Oktober 2026. Upaya praperadilan sangat lazim digunakan untuk memperlambat laju penyidikan dalam kasus sekompleks ini.

Langkah logis selanjutnya bagi KPK adalah memverifikasi apakah ada kebijakan atau keputusan administratif spesifik dari level menteri yang dimanfaatkan oleh jaringan ini. Menyebut seseorang sebagai "orang kepercayaan" bukan sekadar frasa kosong dalam dakwaan korupsi; itu mengindikasikan adanya akses istimewa terhadap kekuasaan. Tanpa audit menyeluruh terhadap seluruh penerbitan SHGB yang melibatkan PT Summarecon Agung Tbk dan KCJA, akar masalah perebutan ruang agraria di Indonesia hanya akan dipotong rantingnya, bukan dicabut pohonnya.