Pramono Ungkap Usulan DPRD Desalinasi Air Laut untuk Warga Pesisir Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan usulan DPRD DKI Jakarta untuk mengubah air laut menjadi air tawar guna memenuhi kebutuhan warga pesisir, langkah yang menandai pergeseran kebijakan air bersih di ibukota menuju teknologi desalinasi skala besar.

Usulan itu disampaikan Pramono usai rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan unsur legislatif Senin (21/7) lalu. Gubernur menilai desalinasi sebagai solusi struktural bagi kawasan pesisir yang selama ini bergantung pada air tanah dan PDAM yang pasokan musiman.

"Kita harus berani berinvestasi pada teknologi yang sudah terbukti di negara-negara pesisir lain," ujar Pramono di hadapan jurnalis di Markas Besar DPRD DKI, Jakarta Pusat. Ia menambahkan studi kelayakan akan segera digulirkan bersama BPPT dan universitas negeri untuk memastikan efisiensi biaya per kubik meter air hasil olahan.

Latar belakang usulan ini adalah krisis air bersih berulang di Utara Jakarta, Cilincing, dan Kepulauan Seribu setiap musim kemarau. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI 2024 mencatat 42 kelurahan pesisir mengalami defisit air bersih hingga 60 persen pada puncak musim kering tahun lalu, memaksa warga membeli air isi ulang dengan harga hingga tiga kali lipat tarif PDAM.

Anggaran tahap awal diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun untuk pembangunan tiga unit instalasi desalinasi modular kapasitas 5.000 meter kubik per hari masing-masing. Dana akan dialokasikan dari APBD DKI 2026 dan skema kerjasama dengan swasta (KPS) yang saat ini disusun tim hukum setda.

Pelaksanaan nantinya akan melibatkan BPPT sebagai pengawas teknis dan PD PAM Jaya sebagai operator komersial. Pramono menargetkan unit pertama beroperasi awal 2027, dengan evaluasi kinerja setiap kuartal pertama tahun pertama produksi.

Analisis Redaksi

Usulan desalinasi ini bukan ide baru — Jakarta telah membahasnya sejak era Gubernur Fauzi Bowo — tetapi kali pertama eksekutif dan legislatif bergerak serentak dengan komitmen anggaran konkret. Kunci keberhasilan terletak pada dua hal: kepastian harga jual air hasil olahan agar terjangkau warga miskin pesisir, dan pengelolaan limbah garam (brine) yang tidak merusak ekosistem perairan Jakarta Bay yang sudah rapuh.

Perlu diwaspadai, skema KPS yang dirancang harus menghindari kontrak "take-or-pay" yang membebani APBD jika produksi melebihi permintaan. Pengalaman proyek air bersih di Jawa Barat sepuluh tahun lalu menjadi pengingat: kontrak ketat dengan investor swasta justru melumpuhkan fleksibilitas pengelolaan daerah. Langkah logis selanjutnya adalah transparansi studi kelayakan dan jadwal lelang yang terbuka bagi pengawasan publik.