Prabowo Ungkap Alasan Dilarang Joget Usai Jadi Presiden, Kritik Pakar Politik

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik hilangnya kebiasaan berjogetnya di hadapan publik. Ia menyatakan bahwa dirinya secara eksplisit diminta untuk tidak lagi melakukan gerakan tersebut karena dinilai tidak pantas bagi seorang pemimpin negara.

Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget, ungkap Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 PAN di Jakarta pada Jumat (18/9). Ia menjelaskan bahwa masukan ini datang dari kalangan pakar yang menilai sikap tersebut kurang sesuai dengan martabat jabatan tertinggi di negeri ini. Prabowo justru menyoroti kontras antara larangan elit dan kesukaan rakyat: ya mana, rakyat kita suka joget kok, tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga membela kebiasaannya berpidato tanpa teks. Ia mengakui adanya resistensi dari kelompok tertentu atas gaya komunikasinya ini. Kalau yang enggak suka para pakar, para elite, kata dia merujuk pada kritik yang diterima terkait cara ia menyampaikan orasi politik.

Prabowo menyebutkan bahwa banyak pakar politik dan komunikasi memberikan masukan agar ia selalu berbicara berdasarkan naskah tertulis. Namun, ia menolak saran tersebut karena merasa lebih memahami karakter masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana ya, aku tuh sukanya bicara apa adanya, ujarnya dengan nada reflektif namun teguh dalam pendiriannya.

Melampaui isu gaya komunikasi, Presiden juga menyinggung adanya upaya destabilisasi yang didalangi pihak-pihak tertentu. Ia mengklaim ada usaha mendanai anak-anak Indonesia yang dianggap tidak mengerti situasi untuk menciptakan kegaduhan. Tujuannya, menurut Prabowo, adalah membuat pihak asing enggan berinvestasi di Indonesia karena citra keamanan yang digambarkan secara negatif.

Analisis Redaksi

Pernyataan Prabowo tentang larangan joet dan pidato tanpa teks bukan sekadar curahan hati pribadi, melainkan strategi naratif untuk memposisikan diri sebagai pemimpin yang 'memeperhatikan' vs 'elit yang jauh'. Dengan menyebut pakar dan elite sebagai pihak yang tidak menyukai gaya komunikasinya, ia membangun dikotomi sederhana: dia mewakili kehendak rakyat yang suka joget, sementara lawan politiknya adalah kelompok akademisi atau birokrat yang kaku dan tidak akrab dengan budaya massa. Ini adalah teknik populisme klasik yang sering digunakan untuk mengonsolidasikan dukungan basis elektoral.

Konteks klaim tentang pendanaan kerusuhan oleh pihak asing menambah dimensi geopolitik pada retorika politiknya. Mengaitkan aktivitas unjuk rasa domestik dengan keinginan investor asing untuk menarik diri adalah pembenaran logis bagi tindakan keras pemerintah terhadap demonstran atau kritikus. Pesan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum berfungsi sebagai peringatan tersirat kepada oposisi dan media independen bahwa ruang untuk kritik akan semakin sempit di bawah pemerintahan ini.