Prabowo Akui Kaget 121 Masalah Terselesaikan dalam 21 Bulan, Targetkan Tutup 750 BUMN Hingga Desember

Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut mengetahui timnya telah menyelesaikan 121 permasalahan sejak memimpin negara kurang dari dua tahun, tepatnya sekitar 21 bulan.

Ungkapan itu disampaikannya dalam acara "Program Presiden Prabowo Menjawab" yang tayang Jumat (18/9). "Kita pun kaget, waktu saya dilaporkan oleh staf saya, pak kita sudah kerja ini kurang dari 2 tahun, kalau tidak salah waktu itu 21 bulan kalau enggak salah, ini lho, kita sudah selesaikan 121 masalah," ujarnya dengan nada yang terdengar spontan di hadapan kamera.

Di tengah angka itu, Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh kebijakan difokuskan pada kepentingan masyarakat luas. Kekayaan alam, kata dia, harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali — bukan hanya segelintir orang.

Salah satu sorotan utamanya adalah kebocoran sumber daya alam yang berlangsung puluhan tahun. Ia juga menargetkan penutupan BUMN yang dinilai tidak efektif dan tidak memberikan dampak positif. "Dan nanti Desember minimal 750 [BUMN Ditutup], minimal," tegasnya, sambil mengaku merasa sedih atas kondisi yang ia sebut tidak sehat itu.

Janji perbaikan itu dibungkus dengan komitmen keras: struktur kepemilikan negara akan disederhanakan demi efisiensi. Angka 750 entitas menjadi target minimal, bukan batas akhir — isyarat bahwa daftar bisa membengkak seiring audit lebih lanjut.

Analisis Redaksi

Angka 121 masalah yang "terselesaikan" dalam 21 bulan butuh definisi operasional yang transparan. Apakah itu mencakup program strategis nasional, penyelesaian sengketa lahan, hingga efisiensi anggaran? Tanpa rincian, klaim itu berisiko jadi narasi politik semata — apalagi jika dibandingkan dengan daftar permasalahan struktural yang masih mengakar: kemiskinan multidimensi, stunting, hingga ketergantungan impor pangan.

Target penutupan 750 BUMN hingga Desember ini agresif, mengingat total BUMN saat ini berkisar 119 induk (tanpa anak usaha). Jika angka 750 merujuk pada anak usaha dan entitas turunan, maka ini artinya restrukturisasi masif yang belum pernah terjadi dalam sejarah BUMN pasca-1998. Risikonya: PHK massal, gangguan layanan publik, dan guncangan pasar modal. Kunci ada pada tata kelola transisi — bukan sekadar jumlah entitas yang dibubarkan, tapi bagaimana aset dan SDM dialihkan tanpa merusak rantai nilai strategis.

Langkah selanjutnya yang logis: publikasi daftar 121 masalah beserta metrik penyelesaiannya, serta roadmap penutupan BUMN yang dibahas dengan DPR dan serikat pekerja. Tanpa itu, angka-angka besar ini akan menguap begitu tekanan politik atau hukum muncul.