Pertamina Patra Niaga Blokir 11 Ribu Kode BBM Subsidi di Sulawesi

Pertamina Patra Niaga memblokir 11.067 kode barang atau QR Code Bahan Bakar Umum (BBM) bersubsidi di wilayah Pulau Sulawesi sepanjang tahun 2024.

Langkah itu diambil setelah sistem mendeteksi indikasi penyalahgunaan dan perdagangan gelap yang merugikan negara. Data internal perusahaan mencatat setiap kode yang diblokir mewakili satu titik distribusi atau agen retail yang diduga melanggar aturan perdagangan BBM subsidi.

Direktur Pemasaran dan Distribusi Pertamina Patra Niaga, Agus Purwanto, mengonfirmasi penetapan status blokir tersebut dalam laporan evaluasi kinerja tahunan yang disampaikan ke direksi holding. "Kami nol toleransi terhadap praktik yang menyimpang dari ketentuan Pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantor pusatnya, Jakarta, Rabu (18/9).

Blokir massal ini menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk wilayah Sulawesi. Tahun 2023, jumlah kode yang diblokir hanya mencatat 3.200 unit. Lonjakan signifikan itu didorong penerapan sistem monitoring terintegrasi berbasis aplikasi MyPertamina dan patroli gabungan dengan Ditreskrimsus Polda serta Satgas BBM Kementerian ESDM.

Modus operasi yang paling sering terdeteksi melibatkan pengisian ulang (refill) tabung elpiji 3 kg ke tabung non-standar, serta pengalihan kuota BBM bermotor ke pasar industri melalui koperasi palsu. Sejumlah agen di Makassar, Manado, dan Palu terlibat kasus yang kini dalam tahap penyidikan kepolisian.

Pemblokiran kode secara sistematis ini berdampak langsung pada ketersediaan BBM subsidi di tingkat retail. Warga di sejumlah daerah terpencil melapor kehabisan stok Pertalite dan Solar selama berminggu-minggu karena agen langganan mereka tiba-tiba tidak bisa mengakses sistem pengisian. Pertamina mengklaim telah mengaktifkan agen cadangan dan menyalurkan stok via truk tangki langsung ke SPBU rawan kosong.

Analisis Redaksi

Angka 11 ribu kode yang diblokir bukan sekadar statistik administrasi, melainkan bukti nyata betapa masifnya jaringan perdagangan gelap BBM subsidi yang telah mengakar di Sulawesi. Lonjakan 345 persen dari tahun sebelumnya menunjukkan dua kemungkinan: semakin cekatnya pengawasan berbasis teknologi, atau semakin beraninya pelaku karena imbalan ekonomi yang sangat besar. Keduanya kemungkinan besar berjalan bersamaan.

Yang perlu diwaspadai adalah dampak sampingan bagi masyarakat miskin di daerah terpencil. Ketika agen lokal diblokir, rantai pasok putus dan warga justru terpaksa membeli BBM non-subsidi atau ke pasar hitam dengan harga gila. Solusi jangka pendek Pertamina mengirim truk tangki ke SPBU rawan kosong tepat sasaran, tapi tidak berkelanjutan. Kunci jangka panjang ada pada restrukturisasi jaringan agen yang transparan, diberi insentif wajar, dan diawasi ketat — bukan hanya diblokir saat ketahuan.