Pemerintah Finalisasi Pengalihan Saham PT Pilar Whoosh, DJKN Targetkan Penyelesaian Tahun Ini

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyelesaikan tahap final pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, entitas pengelola kereta cepat Whoosh, menandai penetapan struktur kepemilikan yang ditunggu-tunggu sejak proyek beroperasi komersial Oktober 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita Manthovani mengonfirmasi, Rabu (2/7/2026), bahwa timnya sedang menyelesaikan proses hukum dan administrasi penyerahan saham dari konsorsium pembangun awal ke skema kepemilikan BUMN yang telah disepakati. "Kami memastikan setiap klausul perpindahan hak dan kewajiban tercermin jelas dalam akta notaris sebelum ditandatangani," ujar Evita di kantornya, Jakarta.

Pengalihan ini melibatkan komposisi saham PT Pilar yang awalnya dimiliki konsorsium China Railway International dan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Skema baru mendorong dominasi BUMN Indonesia guna mengamankan sovranitas operasional dan keputusan strategis rute Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer.

Negosiasi pengalihan saham sebenarnya telah berlangsung sejak awal 2024, namun terkendala penilaian aset (valuation) dan mekanisme penanganan utang proyek yang mencapai Rp 60 triliun. DJKN bersama Kantor Akuntan Publik independen merevisi model *discounted cash flow* tiga kali agar angka *fair value* saham dapat diterima kedua belah pihak tanpa merugikan keuangan negara.

Penyelesaian pengalihan saham dibuka peluang percepatan integrasi tarif multimodal dan ekstensibilitas rute menuju Surabaya. PT KAI sebagai operator utama kini memiliki kendali penuh atas jadwal keberangkatan, sistem *signaling*, dan pengelolaan data penumpang yang sebelumnya terfragmentasi antara entitas Indonesia dan kontraktor China.

Analisis Redaksi

Finalisasi pengalihan saham PT Pilar bukan sekadar administrasi korporat, melainkan titik balik strategis: Indonesia merebut kendali penuh atas aset infrastruktur nasional paling mencolok dekade ini. Dominasi BUMN di dewan direksi dan RUPS memungkinkan penetapan kebijakan tarif yang bersahabat komuter, integrasi tiket dengan KRL Commuterline, serta fleksibilitas ekspansi jaringan tanpa harus meminta persetujuan kontraktor asing atas setiap keputusan komersial.

Risiko yang harus diwaspadai kini bergeser dari negoisasi saham ke manajemen operasional berkelanjutan. Beban utang Rp 60 triliun dengan skema *take-or-pay* kepada China Development Bank menuntut peningkatan *load factor* minimal 70 persen agar arus kas positif. Jika okupansi stagnan di angka 50-55 persen seperti kuartal I-2026, APBN berpotensi disodori untuk menutupi *debt service*. Langkah logis selanjutnya adalah finalisasi *business case* ekstensi ke Surabaya dengan skema *blended finance* yang melibatkan dana pensiun domestik, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri.