Milei Ajukan RUU Kedaulatan Malvinas ke Kongres, Argentina Perkuat Klaim Diplomatik

Presiden Argentina Javier Milei menyerahkan rancangan undang-undang (RUU) penguatan kedaulatan atas Kepulauan Malvinas kepada Kongres Nasional pada Senin (19/5), langkah legislatif konkret pertama dari administrasinya dalam sengketa wilayah yang sudah berlangsung hampir dua abad melawan Inggris.

RUU tersebut dirancang untuk mengunci status hukum kepulauan yang dikenal Inggris sebagai Falkland Islands ke dalam kerangka hukum domestik Argentina, memperketat sanksi bagi entitas asing yang mengeksploitasi sumber daya laut dan minyak di perairan sekitar tanpa izin Buenos Aires. Teks naskah akademis yang disertakan menegaskan kedaulatan Argentina bersifat "tidak dapat digadaikan, tidak tergores oleh waktu, dan tidak dapat dibantah" berdasarkan hak sejarah dan hukum internasional.

Pengajuan ini datang di tengah tekanan domestik bagi Milei yang menghadapi kritik soal kebijakan ekonomi shock therapy, namun isu Malvinas tetap menjadi konsensus nasional langka yang menyatukan oposisi dan koalisi pemerintah. Partai Justicialis (Peronis) dan Union Civica Radical (UCR) telah mengindikasikan dukungan prinsip, meski beberapa fraksi menuntut penetapan mekanisme pengawasan biaya implementasi dan strategi diplomatik multilateral yang lebih tajam.

Sejarah sengketa ini kembali ke 1833 saat Inggris mengusir administrasi Argentina dan menempatkan populasi penukar. Perang 1982 yang menewaskan 649 tentara Argentina dan 255 personel Inggris justru memperkuat narasi keberdaulatan di mata publik Argentina. Resolusi PBB 2065 (1965) dan 31/49 (1976) menyerukan negosiasi bilateral, namun Londres menolak berbicara soal kedaulatan, mengutamakan "kehendrak rakyat" pulau yang mayoritas berketurunan Inggris.

Pakar hukum internasional Universitas Buenos Aires, Profesor Carlos María del Río, menilai RUU ini memperkuat posisi Argentina di forum multilateral seperti C-24 Dekolonisasi PBB dan Mercosur, meski tidak menciptakan kewajiban hukum baru bagi Inggris. "Instrumen domestik ini menjadi bukti political will yang konstan, prasyarat krusial jika Argentina ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional Kehakiman (ICJ) di masa depan," ujarnya kepada Antara, Senin.

Reaksi Inggris belum resmi keluar hingga sore ini. Kedutaan Besar Inggris di Buenos Aires menolak mengomentari "proses legislatif internal negara lain," namun Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) konsisten menegaskan tidak ada negosiasi soal kedaulatan. Sementara itu, industri perikanan dan minyak Argentina mengharapkan RUU ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut royalti dan menghentikan operasi ilegal armada asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diklaim Argentina.

Analisis Redaksi

Langkah legislatif Milei menggesar narasi kedaulatan Malvinas dari retorik ceremonial ke instrumen hukum yang dapat diujudkan, menciptakan landasan untuk sanksi ekonomi yang lebih tajam terhadap perusahaan asing — termasuk dari Inggris dan Uni Eropa — yang beroperasi di perairan tersengketa. Namun, efektivitas RUU ini bergantung pada kemampuan Argentina menegakkan yurisdiksi di laut lepas tanpa provozisi militer, serta membangun koalisi diplomatik di Asia-Afrika dan Latin America yang mendukung prinsip integritas teritorial.

Yang perlu diwaspadai: eskalasi retorik tanpa strategi ekonomi dan diplomatik terintegrasi hanya akan menguras modal politik Milei di dalam negeri. Langkah logis selanjutnya adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan yang detail, pembentukan task force lintas kementerian (Luar Negeri, Energi, Pertahanan, Perikanan), dan pengajuan resmi ke Sekretariat PBB guna mendaftarkan RUU sebagai bukti kelanjutan klaim Argentina — langkah teknis yang sering terlewat namun menentukan bobot hukum di mata dunia.