258 Kabupaten Kota Terapkan Perlinsos Digital, KemenPAN-RB Targetkan Akses Layanan Merata

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencatat 258 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia telah menerapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital hingga September 2026. Capaian itu menandai penetrasi hampir 50 persen dari total 514 daerah otonom yang diharapkan mampu mengelola data penerima manfaat secara terintegrasi dan akuntabel.

Deputi Bidang Transformasi Digital KemenPAN-RB, Agus Suprapto, menyampaikan perkembangan tersebut di Jakarta, Rabu (18/9/2026). Ia menegaskan digitalisasi Perlinsos bukan sekadar migrasi data dari kertas ke layar, tapi upaya membangun tata kelola yang meminimalisir kebocoran anggaran dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran hingga ke tangan warga yang berhak menerimanya.

Sistem ini dirancang terhubung dengan basis data terpadu Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memvalidasi kelayakan penerima secara *real-time*. Agus mengakui tantangan terbesar saat ini bukan infrastruktur teknis, melainkan keselarasan prosedur bisnis antar instansi daerah yang masih bervariasi, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia aparatur.

Data kementerian menunjukkan 256 kabupaten kota lainnya belum sepenuhnya *onboard* ke platform nasional. Sebagian besar terkendala keterbatasan anggaran DAU untuk pembelian *hardware* server lokal serta kelambatan penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagai payung hukum operasional. KemenPAN-RB kini menyiapkan skema insentif insentif bagi daerah yang cepat memenuhi standar minimum interoperabilitas data.

Langkah ini menjadi bagian dari program reformasi birokrasi yang lebih luas: membangun *single source of truth* bagi seluruh program bantuan sosial non-kontribusif. Jika berjalan sesuai rencana, pemerintah berharap bisa menghemat belanja tidak efisien sebesar triliunan rupiah per tahun yang selama ini terserap oleh duplikasi data dan ketidakakuratan target *warga miskin* di lapangan.

Analisis Redaksi

Angka 258 daerah terlihat menggiurkan di kertas, tapi kualitas implementasi di lapangan masih menjadi pertanyaan terbuka. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan banyak daerah yang "sudah digital" hanya di tingkat *dashboard* pusat, sedangkan petugas kelurahan tetap mencatat manual karena jaringan internet tidak stabil atau aplikasi *user interface*-nya tidak ramah bagi aparatur lanjut usia. Tanpa auditing mandiri terhadap *data quality* di ujung tombak, angka capaian ini berisiko jadi statistik kosong.

Langkah selanjutnya yang logis bukan mengejar angka 514, tapi memaksa standarisasi *business process* di 258 daerah yang sudah *onboard*. KemenPAN-RB harus berani menarik rem jika ditemukan daerah yang mengklaim digital tapi tetap mengandalkan *spreadsheet* offline untuk verifikasi harian. Insentif dana insentif itu efektif hanya jika dikaitkan dengan *performance indicator* akurasi data, bukan sekadar kehadiran akun di server pusat. Warga di daerah tertinggal tidak butuh statistik capaian, mereka butuh jaminan bantuan tidak macet di meja operator.