Prabowo Sebut KDKMP Bisa Pangkas Margin Tengkulak Rp300 Triliun, Dampak Baru Terasa 2027

Presiden Prabowo Subianto mengklaim potensi penghematan hingga Rp300 triliun dari margin perantara perdagangan bahan pokok dapat terealisasi lewat Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, program yang ia sebut sebagai rantai pasok pertama dalam sejarah republik yang menyentuh tingkat desa.

Dalam wawancara di kediamannya di Hambalang, Bogor, minggu lalu (6/9/2026), Prabowo menguraikan rantai distribusi yang saat ini memaksa petani melewati hingga lima perantara sebelum hasil panen sampai ke konsumen. Setiap lapisan perantara, kata dia, menikmati margin 30% sampai 40% yang membengkakkan harga di tangan pembeli akhir.

"Yang sekarang ini petani ini harus melalui 1, 2, 3, 4, 5 lima perantara sampai ke konsumen ya. Dan si perantara itu ya dia menikmati margin rata-rata 30% sampai 40%," ujar Kepala Negara tersebut sambil menjelaskan perhitungan yang mendasari angka Rp300 triliun itu.

Mekanisme KDKMP dirancang memangkas rantai itu menjadi satu-satunya perantara: koperasi yang dimiliki petani sendiri di tingkat desa dan kelurahan. Prabowo memperkirakan dari total margin Rp300 triliun, sekitar Rp50 triliun akan mengalir ke konsumen berupa harga lebih rendah, sementara Rp250 triliun sisanya menjadi pendapatan tambahan bagi petani.

Hingga kini, sekitar 6.000 unit koperasi Merah Putih telah beroperasi dengan target penambahan hingga akhir tahun. Prabowo menegaskan keberadaan koperasi ini krusial karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki rantai pasok yang menjalar hingga ke ujung tombak desa, meskipun ia akui dampak penuh baru akan terasa pada 2027 hingga akhir 2028 seiring matangnya jaringan logistik dan distribusi.

Analisis Redaksi

Angka Rp300 triliun yang diklaim Presiden merupakan proyeksi makro yang ambisius, mengasumsikan KDKMP mampu merevolusi struktur pasar yang sudah mengakar selama dekade. Realisasi angka itu sangat bergantung pada kapasitas operasional 6.000 koperasi — dan yang akan datang — untuk benar-benar menggantikan fungsi agregasi, penyimpanan, hingga distribusi yang selama ini dikuasai jaringan tengkulak lokal yang punya modal, jaringan, dan kecepatan transaksi.

Perlu diwaspadai: pemangkasan rantai perantara tidak otomatis menurunkan harga jika koperasi tidak memiliki efisiensi skala, akses pembiayaan murah, dan manajemen profesional. Pengalaman program serupa di masa lalu sering terjebak pada tumpang tindih wewenang dengan BUMDes, kurangnya akuntansi, dan intervensi politik di tingkat desa. Langkah logis selanjutnya adalah transparansi data real-time volume transaksi koperasi versus harga pasar, serta pengawasan ketat agar margin Rp250 triliun benar-benar sampai ke rekening petani, bukan berganti tangan ke manajer koperasi baru.