Polri Tetapkan 162 Tersangka Karhutla, Dorongan Prabowo Jadi 'Terorisme Ekologi'

Polisi telah menetapkan 162 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini mencerminkan intensitas penegakan hukum pidana perorangan yang dilakukan aparat keamanan terhadap pelaku pembakaran.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menjelaskan detail penanganan perkara di lapangan. Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam pada Kamis (17/9), ia menyebutkan Polda di berbagai daerah total menangani 219 perkara terkait karhutla. Dari jumlah tersebut, proses berlanjut ke tahap penyelidikan sebanyak 54 perkara dan penyidikan sebanyak 116 perkara. Dari kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan, barulah 162 orang ditetapkan sebagai tersangka secara perorangan.

Selain individu, Polri juga menyoroti tanggung jawab korporasi dalam bencana ekologis ini. Di seluruh Indonesia, terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Brigjen Irhamni menegaskan bahwa kepolisian berusaha keras mengungkap siapa pelaku pembakaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun entitas bisnis, mengingat peristiwa ini sudah merugikan masyarakat luas.

Konteks penegakan hukum ini mendapat sorotan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan sanksi bagi pelaku. Saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (16/9), Presiden menilai persoalan karhutla sudah menjadi masalah serius. Ia meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendalami ketentuan sanksi terhadap pelaku. Langkah ini bertujuan untuk memperberat undang-undang melalui permintaan ke DPR agar tindakan pembakaran digolongkan sebagai terorisme ekologi.

Presiden Prabowo menekankan urgensi langkah hukum yang lebih tegas sekaligus penguatan regulasi dalam mengatasi krisis asap. Pernyataannya datang tepat sehari sebelum Polri merilis data penahanan tersangka massal, menunjukkan sinkronisasi antara arahan kebijakan tingkat tinggi dengan operasional lapangan. Fokus pada kategori "terorisme ekologi" menandakan pergeseran narasi dari sekadar pelanggaran lingkungan menuju ancaman keamanan negara yang membutuhkan respons ekstra keras.

Analisis Redaksi

Data 162 tersangka perorangan dan 95 perkara korporasi menunjukkan bahwa tekanan hukum tidak lagi hanya ditujukan pada pembakar liar skala kecil. Aparat keamanan sedang membersihkan rantai pasok hingga pemilik modal atau manajemen perusahaan yang lalai menjaga lahan. Penetapan tersangka massal ini adalah indikator awal bahwa Polri menerapkan pendekatan komprehensif untuk memutus mata rantai ekonomi ilegal di balik karhutla.

Arahan Presiden Prabowo untuk mengkategorikan karhutla sebagai "terorisme ekologi" bukan sekadar retorika politik. Ini adalah sinyal tegas kepada publik dan pelaku usaha bahwa dampak kebakaran hutan dianggap setara dengan serangan teror yang mengancam stabilitas sosial dan kesehatan nasional. Jika konsep ini disetujui DPR, sanksi pidana akan jauh lebih berat, berpotensi mengubah lanskap hukum lingkungan di Indonesia secara fundamental.