Miliband: Israel Kehilangan Sekutu di Mana-Mana, Inggris Terapkan Sanksi Pemukiman

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menilai Israel semakin terisolasi di panggung global akibat agresi brutalnya di Jalur Gaza, sekaligus mengonfirmasi serangkaian sanksi baru yang menargetkan ekspansi pemukiman di Tepi Barat.

Dalam wawancara podcast The Rest is Politics yang tayang Selasa (15/9), Miliband tidak membeli beli. "Pemerintah Israel kehilangan teman. Mereka tidak mendapatkan sekutu; mereka kehilangan sekutu. Mereka kehilangan sekutu di mana-mana," tegannya, merujuk pada ledakan kesadaran masyarakat internasional atas tindakan Israel terhadap Palestina.

Langkah konkret Inggris diumumkan pekan lalu: larangan impor dari pemukiman di wilayah pendudukan, sanksi bagi perusahaan dan individu yang mendorong perluasan pemukiman, serta sanksi tambahan atas warga Israel yang dilabeli ekstremis dan diduga menghasut kekerasan terhadap Palestina. Miliband menegaskan rezim sanksi ini menargetkan pendudukan ilegal, bukan mendelegitimasi negara Israel.

Latar belakang kebijakan itu padu: putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2024 yang memerintahkan Israel mengakhiri pendudukan, membongkar pemukiman, dan membayar ganti rugi; lama pendudukan; serta pengusiran massal warga Palestina. Miliband menyebut rencana perluasan di kawasan E1 — lama dianggap "garis merah" komunitas internasional — akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat dan membunuh harapan negara Palestina.

Soal Gaza, nada bicara Miliband berubah tajam. Ia baru bertemu dokter yang bekerja di wilayah itu dan mendengar kesaksian "benar-benar tak terucapkan" dan "mengerikan". Pembatasan bantuan kemanusiaan oleh Israel, kata dia, "tampaknya merupakan strategi yang benar-benar disengaja". Sepanjang apa yang disebut gencatan senjata, 1.200 warga Palestina telah tewas. "Itu bukanlah gencatan senjata yang berarti," potongnya.

Di balik meja diplomasi, Miliband mengungkap motivasi personal. Ia membayangkan reaksi ibunya yang meninggal Mei lalu: "Dia akan berkata, 'Lihat apa yang terjadi pada warga Palestina! Lihat apa yang terjadi pada orang-orang miskin ini; ini salah.'" Pesan Inggris untuk rakyat Israel jelas: komunitas internasional tidak akan diam sementara pendudukan berlanjut — tepat sebelum pemilu Israel 27 Oktober mendatang.

Analisis Redaksi

Penggunaan frasa "terorisme pemukim" dan "pembersihan etnis oleh teroris pemukim" oleh seorang Menteri Luar Negeri negara G7 bukan sekadar retorika. Itu menggeser Overton Window diplomasi Barat: label "terorisme" kini dilekatkan pada aktor non-negara yang didukung implisit oleh aparat keamanan Israel, sementara "pembersihan etnis" — istilah hukum internasional berat — dilempar ke ruang publik tanpa penyangga. Inggris, sekutu tertua AS, memecah konsensus diam yang melindungi Israel dari akuntabilitas hukum.

Yang perlu diwaspadai: apakah sanksi ini hanya simbolis atau akan ditegakkan dengan ketat terhadap perusahaan Inggris yang terlibat rantai pasok pemukiman? ICJ sudah memutus, tapi tanpa mekanisme eksekusi kekuatan, putusan itu murni moral. Langkah selanjutnya logis: tekanan ke AS untuk menghentikan veto di Dewan Keamanan PBB, gerakan negara-negara Eropa lain mengikuti jejak London, dan uji nyata apakah pemilu Israel 27 Oktober akan melahirkan koalisi yang mau membekukan ekspansi — atau justru mempercepatnya.