Mendes Yandri Susanto Siapkan Solusi Listrik dan Sinyal untuk Desa Perbatasan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pihaknya segera menyiapkan solusi terintegrasi untuk mengatasi kelangkaan listrik dan sinyal internet di desa-desa perbatasan negara. Pernyataan itu disampaikannya sebagai respons langsung atas kondisi infrastruktur yang masih minim di wilayah paling ujung kekuasaan NKRI.

Yandri menyoroti urgensi penanganan dua sektor vital itu sekaligus, bukan secara terpisah. Ketersediaan listrik menjadi prasyarat mutlak agar jaringan telekomunikasi bisa beroperasi, sementara sinyal stabil membuka akses layanan publik, pendidikan, hingga perekonomian digital bagi warga terpencil. "Kami siapkan solusinya," tegasnya, menandakan langkah konkret pasca-pengambilan jabatan.

Kementerian PDT memang memikul mandat spesifik menangani Desa Tertinggal dan Perbatasan (DTP), yang sebagaian besar lokasinya terisolir dari jaringan PLN dan menara BTS komersial. Topografi sulit, biaya investasi tinggi, dan daya beli rendah jadi alasan klasik operator swasta enggan masuk. Kehadiran negara lewat kementerian ini jadi satu-satunya jalan keluar.

Masalah listrik dan sinyal di garis depan bukan sekadar soal kenyamanan, tapi kedaulatan. Tanpa energi dan konektivitas, aparatur desa kesulitan mengelola administrasi kependudukan, TNI/Polri terbatas koordinasi lintas batas, dan warga rentan terpengaruh narasi asing. Infrastruktur digital di sini adalah benteng pertahanan non-militer yang darurat diperkuat.

Bagi puluhan ribu kepala keluarga di perbatasan Papua, NTT, Kalimantan Utara, hingga Aceh, janji ini berarti harapan akses ke e-commerce, telemedicine, dan layanan keuangan digital. Anak sekolah tidak perlu naik pohon cari sinyal, UMKM desa bisa menjual hasil hutan ke kota, dan bansos bisa cair via transfer tanpa perantara. Dampak multiplikatornya menyentuh ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Analisis Redaksi

Langkah Mendes Yandri ini tepat sasaran karena menyentuh akar masalah pembangunan perbatasan: isolasi fisik dan digital. Namun, tantangan teknisnya tidak ringan. Solusi listrik off-grid seperti PLTS atau PLTMH butuh perencanaan teknis matang agar tidak jadi monumen pasang-sembunyai. Sinyal pun tak bisa hanya andal satelit mahal; hibridisasi dengan jaringan terestrial yang diperluas dari titik-titik strategis lebih berkelanjutan.

Yang perlu diwaspadai adalah koordinasi antar kementerian. PDT punya data desa dan dana alokasi khusus, tapi kewenangan teknis listrik ada di ESDM dan sinyal di Kominfo. Tanpa *memorandum of understanding* (MoU) yang tajam dan jadwal eksekusi terikat, program ini berisik berhenti di tahap PowerPoint. Langkah logis selanjutnya adalah penetapan lokasi prioritas *pilot project* triwulan ini, disertai skema pemeliharaan berbasis BUMDes agar tidak bergantung sepenuhnya pada APBN tahunan.