Duterte Hadir di Sidang ICC, Kondisi Fisik dan Mental Jadi Sorotan Media Global
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghadiri sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Kamis (17/9/2026), menandai momen historis bagi mantan strongman Asia Tenggara yang selama ini menentang yurisdiksi badan hukum itu. Kehadirannya segera mencuri perhatian bukan karena argumen hukum, melainkan penampilan fisik yang terlihat menurun drastis dibandingkan aura autoriter yang ia bangun selama dua dekade.
Dalam ruang sidang yang dikawal ketat, Duterte terlihat duduk di bangku tersangka dengan postur tubuh yang kurus, rambut putih menyebar, dan ekspresi wajah yang sering kali terlihat hampa. Para pengamat dan jurnalis internasional yang hadir mencatat kontras tajam antara figur "The Punisher" yang dulu berteriak di palka kampanye, dengan pria berusia 81 tahun yang kini bergantung pada kursi roda dan bantuan staf untuk mobilitas dasar.
Sidang ini berkaitan dengan investigasi ICC atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam program perang narkoba berdarah di masa kepemimpinan Duterte sebagai Wali Kota Davao dan Presiden. Filipina sendiri telah keluar dari Statuta Roma pada 2019, namun hakim ICC memutuskan yurisdiksi tetap berlaku untuk kejahatan yang diduga terjadi sebelum keberatan tersebut efektif. Duterte tidak diajaksa secara paksa, melainkan hadir atas dasar sukarela setelah berbulan-bulan negosiasi hukum di balik layar.
Perubahan penampilan mental pun jadi bahan percakapan hangat di lorong-lorong pengadilan. Beberapa kali saat hakim membacakan dakwaan, mantan presiden itu terlihat bingung, menatap ke kosong, dan meminta pengulangan pertanyaan ke tim hukum di sampingnya. Momen-momen itu merekam kebingungan kognitif yang konon sudah teramati sejak akhir masa jabatannya, meskipun tidak ada diagnosis medis resmi yang dibacakan di pengadilan.
Di Manila, tayangan langsung sidang memicu gelombang reaksi bercampur aduk. Pendukung Duterte menganggap penampilannya sebagai bukti penindasan politik oleh elit global, sementara korban keluarga korban ekstrajudisial killing (EJK) menilai kehadiran itu—meski terlambat—sebagai langkah awal keadilan. Para analis hukum Filipina menyoroti tantangan proses pidana terhadap tersangka lanjut usia, di mana kesehatan fisik dan mental bisa jadi alasan penundaan atau pembatalan sidang di kemudian hari.
Analisis Redaksi
Penampilan Duterte di Den Haag memindahkan narasi dari ruang hukum ke ruang kemanusiaan. Bagi ICC, kehadiran fisik tersangka tingkat tinggi—meski dalam kondisi rapuh—adalah kemenangan simbolis yang langka, membuktikan jangkauan keadilan internasional bisa menembus benteng kedaulatan negara. Namun, kondisi kesehatannya yang terlihat menurun justru membuka celah hukum klasik: apakah proses pidana yang adil bisa berlangsung terhadap tersangka yang kemampuan kognitifnya diragukan? Ini bukan soal belas kasihan, tapi soal standar proses hukum yang mengikat pengadilan itu sendiri.
Secara politik domestik, gambaran Duterte yang lemah ini memangkas sisa-sisa mitos ketangguhan yang masih diandalkan anak buahnya untuk memobilisasi massa. Presiden Ferdinand Marcos Jr. kini berdiri di persimpangan: memanfaatkan kelemahan lawan lama untuk mengunci legitimasi, atau justru tertekan oleh tekanan internasional untuk menyerahkan rekaman-rekaman sensitif masa lalu. Langkah selanjutnya yang logis bukan di ruang sidang, melainkan di meja negosiasi di Manila dan Den Haag: apakah Philippina akan mulai berkooperasi penuh—misalnya menyerahkan bukti dokumenter EJK—sebagai imbalan kelemahan fisik mantan pemimpinnya? Jawabannya akan menentukan apakah sidang ini akhir cerita, atau babak baru yang lebih panjang.


