Desa Piddington Referendum Merdeka: 96% Warga Tolak Penampungan 1.256 Pencari Suaka

Desa Piddington di Oxfordshire, Inggris, menggelar referendum Selasa lalu dan mencatat 96 persen suara mendukung pemisahan diri dari Britania Raya, sebuah gerakan simbolis yang lahir dari kemarahan warga terhadap rencana pemerintah menampung 1.256 pencari suaka di bekas pangkalan militer MoD Bicester di depan pintu rumah mereka.

Lokasi yang disebut Site A itu berada di antara Piddington dengan desa Upper dan Lower Arncott. Rencana penampungan diumumkan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari kebijakan memindahkan pencari suaka dari hotel ke fasilitas alternatif, tetapi untuk desa berpenduduk sekitar 400 jiwa ini, angka 1.256 berarti populasi lokal bisa tergerus tiga kali lipat dalam semalam.

"Kami memasuki balai desa sebagai pihak yang 'tidak diunggulkan'. Kami punya sebuah ide berani. Kami telah menyampaikan pesan kepada dunia," kata Tim McNally, Ketua Dewan Paroki Piddington, kepada Reuters. Ia menandai aksi itu sebagai ekspresi demokrasi murni — warga ingin suara mereka terdengar oleh Westminster setelah merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah tetap keras. Menteri Kebudayaan Lisa Nandy menegaskan pembatalan rencana bukan pilihan adil mengingat sejumlah daerah lain sudah lebih dulu menanggung beban lebih besar dalam menyediakan akomodasi. Perdana Menteri Andy Burnham, yang baru dilantik Juli lalu, mengakui kekuatan penolakan warga Piddington namun menegaskan beban penampungan harus dibagi lebih merata di seluruh wilayah Inggris.

Referendum yang diselenggarakan Dewan Paroki tidak memiliki daya hukum memisahkan Piddington dari Inggris. Namun di balik simbolisme itu tersimpan ketakutan konkret: lebih dari 130 perempuan desa telah mengirim surat ke seluruh anggota parlemen perempuan, mengutarakan kekhawatiran soal keamanan dan gangguan kehidupan sehari-hari akibat kedatangan ratusan pria pencari suaka ke lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga.

Analisis Redaksi

Piddington bukan kasus terisolasi. Ia adalah mikrokosmos dari geletakan tektonik kebijakan imigrasi Inggris pasca-Brexit: pusat memutuskan, daerah menanggung, dan mekanisme konsultasi sering kali hanya formalitas. Referendum tanpa daya ikat hukum ini justru mengungkap kebutuhan mendesak akan otonomi daerah yang bermakna dalam penetapan lokasi fasilitas strategis nasional.

Langkah selanjutnya yang logis adalah tekanan politik ke Home Office untuk mempercepat program penyebaran merata yang dijanjikan Burnham — bukan hanya merata secara angka, tapi dilengkapi pendampingan sosial dan keamanan yang meyakinkan masyarakat lokal. Jika tidak, Piddington tidak akan jadi desa terakhir yang mengancam "merdeka" demi didengar.