Bahtyar Rifai Minta Realisasi Proyek Pengendalian DPRD Surabaya Lebih Terukur

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtyar Rifai menuntut agar pelaksanaan proyek pengendalian yang dibahas di parlemen berjalan dengan target yang jelas dan terukur, bukan sekadar komitmen lisan yang sering terabaikan eksekutif daerah.

Dalam rapat koordinasi internal fraksi, Bahtyar menegaskan bahwa DPRD tidak akan hanya jadi penonton ketika anggaran proyek pengendalian — mulai normalisasi saluran hingga revitalisasi ruang terbuka hijau — disahkan di APBD tapi realisasinya melambat di lapangan. "Kita butuh jadwal pasti, bukan janji," ucapnya di hadapananggota komisi terkait, Senin (17/9).

Surabaya, kota dengan anggaran tahunan melebihi Rp 10 triliun, kerap menghadapi persoalan klasik: absorpsi belanja modal (belanja modal) yang stagnan di kuartal ketiga. Data BPKD Surabaya menunjukkan realisasi belanja modal per Agustus 2026 baru menyentuh 58 persen, jauh di bawah target kurva S 75 persen. Proyek pengendalian banjir dan tata ruang justa menjadi penyumbang terbesar keterlambatan itu.

Bahtyar, politisi senior Partai Demokrat yang menjabat Wakil Ketua DPRD sejak 2019, meminta Sekretariat DPRD menyusun formulir monitoring bulanan yang wajib diisi oleh Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. Setiap deviasi jadwal lebih dari 14 hari harus dilaporkan ke komisi B dan C paling lambat H+3. Sanksi administratif bagi pejabat yang mengabaikan kewajiban lapor itu sudah disepakati akan dimasukkan ke dalam Peraturan DPRD (Perda) tentang pengawasan anggaran yang sedang dibahas.

Langkah ini mendapat dukungan Fraksi PDIP dan PKS, dua kekuatan terbesar di DPRD Surabaya. Ketua Fraksi PDIP, Andi Widodo, menilai mekanisme terukur itu justru melindungi eksekusi dari intervensi politik musiman. "Kalau jadwalnya jelas, kepala dinas tidak bisa didesak oleh oknum untuk mempercepat atau menunda demi kepentingan tertentu," kata Andi. Sementara Fraksi PKS melalui Ahmad Zaini menambahkan, transparansi jadwal juga memudahkan pengawasan masyarakat melalui LSM lokal yang aktif memantau proyek infrastruktur kota.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Arief Rachman menyambut positif keinginan DPRD. Ia mengaku sudah menginstruksikan Kepala BPKD dan Inspektorat untuk menyinkronkan sistem monitoring proyek berbasis aplikasi SIMPDA dengan dashboard DPRD. "Targetnya Oktober ini dashboard bisa diakses real-time oleh anggota dewan," ujar Arief usai rapat koordinasi pemda-dewan, Rabu (19/9).

Analisis Redaksi

Tekanan Bahtyar Rifai bukan sekadar ritel parlemen musiman. Di Surabaya, proyek pengendalian banjir dan tata ruang sering jadi ladang "mark up" dan paket-paket pekerjaan yang pecah jadi tender langsung demi kecepatan — tapi justru melahirkan kualitas buruk dan keterlambatan. Membuat jadwal terukur dan wajib lapor berarti memotong ruang manuver praktik itu. Jika Perda pengawasan anggaran benar disahkan dengan sanksi tegas, DPRD Surabaya akan punya gigi yang selama ini tumpul: kekuasaan interpelasi yang nyata, bukan hanya retorik di media.

Yang perlu diwaspadai adalah implementasi dashboard SIMPDA. Seringkali aplikasi pemda dan dewan tidak sinkron karena standar data beda: pemda pakai kode rekening AKUN, dewan butuh kode kegiatan proyek. Jika sinkronisasi gagal, dashboard jadi hiasan dan monitoring manual via surat-menyurat kembali berlaku — memperlambat justru apa yang ingin dipercepat. Langkah logis selanjutnya: DPRD harus memastikan tim IT dewan duduk bersamaan tim TI pemda hingga level API terhubung, bukan sekadar janji Sekda di meja rapat.