Suahasil Nazara Rapat Perdana di DPD, Bahas Pertimbangan RUU APBN 2027

Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara menghadiri sidang paripurna perdana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9), untuk menerima pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027.

Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 itu mengesahkan hasil pembahasan Komite IV DPD yang melibatkan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan. Masukan dari daerah pun dijaring untuk memperkaya pertimbangan tersebut.

Sejumlah isu strategis mendominasi pembahasan: transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, dana desa, serta kapasitas fiskal daerah. Suahasil menilai pertimbangan DPD hadir pada momentum tepat, mengingat pemerintah tengah menyusun Rancangan APBN (RAPBN) 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Ini adalah suatu tata bernegara yang baik, menurut saya, mendapatkan pertimbangan yang mencerminkan perspektif dari seluruh daerah karena yang ada di DPD ini semua adalah perwakilan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia," ujar Suahasil usai sidang, Rabu (16/9). Ia memastikan masukan itu akan sangat diperhatikan sebagai bahan penyempurnaan APBN.

Sidang ini menjadi kelanjutan langsung dari pertemuan pendahulunya, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Senin (14/9) lalu. Di hadapan Komite IV DPD yang dipimpin Ahmad Nawardi, Purbaya memaparkan realisasi APBN, aliran modal asing, hingga kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pukul 15.30 WIB, rapat terhenti mendadak. Nawardi menyampaikan interupsi: telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk Purbaya. Mantan Bendahara Negara itu kelihatan bingung, meninggalkan ruang rapat, dan tak pernah kembali. Keesokan harinya, ia resmi dicopot setelah setahun menjabat.

Analisis Redaksi

Kedatangan Suahasil ke DPD bukan sekadar prosesi formal. Ia mewarisi meja negosiasi yang tiba-tiba dikosongkan Purbaya di tengah aliran revisi anggaran. Waktu adalah musuh utama: RAPBN 2027 harus rampung sebelum Oktober, sedangkan aspirasi daerah dari DPD baru kini tersusun rapi. Suahasil harus membuktikan bahwa transisi kepemimpinan di Kemenkeu tidak mengganggu ketepatan waktu dan substansi anggaran.

Cara Purbaya keluar — ditarik telepon Mensesneg di tengah presentasi teknis — meninggalkan pertanyaan besar soal alasan pemecahan yang hingga kini tak transparan. Bagi pasar dan mitra fiskal, kejelasan soal kontinuitas kebijakan lebih vital dari siapa yang duduk di kursi Menkeu. Suahasil, dengan latar belakang akademisi dan eksekutif, diuji kemampuannya menstabilkan perahu di tengah badai politik yang tak terduga.