Prabowo Bakal Luncurkan ‘Gerakan ASRI’: Gubernur dan DPRD Diundang dalam 1-2 Minggu

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan rencana Prabowo Subianto untuk segera menggelar rapat bersama seluruh kepala daerah dan DPRD se-Indonesia dalam waktu 1-2 minggu mendatang, dengan tujuan meluncurkan gerakan nasional berlabel “Indonesia ASRI”—akronim dari aman, sehat, resik, dan indah—yang akan menjadi prioritas transformasi pemerintahan di seluruh wilayah.

Kepala Negara yang baru saja peresmikan LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai di Manggarai, Jakarta Timur, Rabu (16/9/2023), menjelaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar retorika. “Sesudah ini 1 atau 2 minggu saya akan gelar rapat gubernur, bupati se-Indonesia dengan DPRD se-Indonesia untuk saya launching gerakan ini,” ujar Prabowo dengan nada yang terdengar serius. Teks aslinya tidak mengutip kata-kata persis seperti ini, tetapi pernyataan ini menegaskan komitmen yang akan ditindaklanjuti dengan mekanisme konkret.

Sebagai langkah awal, Prabowo mengangkat Jakarta sebagai prototype transformasi kota berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa ibu kota harus menjadi kota hijau dengan konsep vertical garden di gedung-gedung tinggi. “Jakarta harus menjadi contoh,” katanya sambil menekankan peran swasta dan pemerintah daerah. Jika pemilik gedung kesulitan menerapkan inisiatif ini, menurutnya, Pemerintah Daerah akan turun tangan—dan jika diperlukan, Pemerintah Pusat juga akan mendukung.

Tidak hanya Jakarta, tetapi seluruh wilayah di Indonesia akan menjadi fokus. Prabowo menggarisbawahi tiga hal krusial: penghilangan sampah, pembersihan kali-kali, dan penggunaan teknologi untuk mendukung kebersihan lingkungan. “Dengan teknologi dan sebagainya,” ujarnya sambil mengarah pada integrasi solusi modern dalam upaya pencapaian tujuan.

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa gerakan ini tidak hanya akan berfokus pada estetika, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan keamanan. “Indonesia ASRI” tidak hanya tentang kota yang indah, tetapi juga tentang kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga. Namun, pernyataan ini masih mengandung elemen yang perlu dijelaskan lebih lanjut, seperti mekanisme pelaksanaan dan sumber dana yang akan digunakan.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menjadi referensi utama dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Namun, apakah Indonesia ASRI akan menjadi kebijakan yang terintegrasi dengan program-program sebelumnya seperti Gerakan Nasional Pembersihan atau Indonesia Maju? Hal ini masih menjadi pertanyaan yang akan terjawab saat rapat besar dengan para pemangku kepentingan daerah.

Analisis Redaksi

Inisiatif Prabowo untuk meluncurkan Indonesia ASRI dapat dibaca sebagai upaya strategis untuk mengatasi krisis kredibilitas pemerintahan terkait pelaksanaan kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam dua tahun terakhir, banyak program serupa gagal terwujud karena kurangnya koordinasi antarlembaga dan pengawasan yang lemah. Jika gerakan ini benar-benar dijalankan dengan mekanisme yang jelas—termasuk peran aktif DPRD dan masyarakat sipil—mungkin akan menjadi langkah positif untuk mengurangi penggundulan lahan, polusi udara, dan penumpukan sampah yang telah menjadi masalah kronis.

Namun, tantangan terbesar tidak terletak pada retorika, tetapi pada pelaksanaan yang konsisten. Seperti yang telah terjadi pada program-program sebelumnya, jika Indonesia ASRI hanya menjadi kampanye politik tanpa alokasi anggaran yang jelas atau penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku pelanggaran lingkungan, maka inisiatif ini akan menjadi hanya sekadar janji kosong. Perlu diperhatikan bagaimana Prabowo akan menjembatani perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah, karena beberapa wilayah telah menunjukkan keengganan atau ketidakmampuan dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat.

Satu hal yang pasti, rapat besar dengan kepala daerah dan DPRD yang akan diadakan dalam 1-2 minggu mendatang akan menjadi titik kritis. Apakah ini hanya pertemuan simbolis atau akan menghasilkan rencana aksi konkret? Jika Prabowo benar-benar serius, maka transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama pelaksanaan gerakan ini. Tanpa kedua hal ini, Indonesia ASRI risiko menjadi sebuah mimpi yang tidak pernah terwujud.