Massie Ajukan Resolusi Makzulkan Hegseth Tuduh Melanggar Kewenangan Kongres Soal Iran

Anggota DPR AS Thomas Massie mengajukan resolusi pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (15/9), menuduh pejabat senior Kabinet Trump melanggar kewenangan konstitusional Kongres dengan melanjutkan operasi militer di Iran tanpa izin legislatif.

Resolusi delapan pasal itu menyatakan Hegseth mengabaikan keputusan DPR yang pada Juni dan Juli lalu telah menyetujui resolusi kekuasaan perang menyerukan Trump mengakhiri permusuhan dengan Teheran. "Tindakan Menteri Hegseth menggagalkan kemampuan Kongres untuk menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya yang paling sakral," tegas Massie di sidang DPR, dikutip Anadolu.

Selain Iran, tuduhan mencakup tindakan militer tanpa izin di Venezuela dan Yaman, termasuk dugaan operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Upaya serupa pernah dilakukan fraksi Demokrat pada April lalu dengan enam pasal pemakzulan, namun tidak kunjung maju.

Berdasarkan prosedur DPR, resolusi Massie harus dibahas dalam dua hari kerja legislatif, meskipun pemimpin Partai Republik berhak menunda pembahasan. Dinamika ini mengulang pola tahun lalu saat mayoritas GOP rutin memblokir inisiatif oposisi terkait kewenangan perang.

Jaksa Agung Todd Blanche membela Hegseth dalam konferensi pers, menilai mantan presenter Fox News itu "melakukan pekerjaan yang luar biasa" dan bertindak sesuai hukum. Blanche menolak label "perang" untuk operasi di Iran, mengakuinya hanya operasi militer, dan mengklaim proses pemungutan suara DPR justru membuktikan Trump serta Hegseth tidak melanggar hukum.

Analisis Redaksi

Resolusi Massie — Republikan yang sering bersikap anti-intervensi — mengekspos retak internal GOP soal kewenangan perang. Meskipun peluang lolos tipis karena kontrol Partai Republik di DPR, langkah ini memaksa rekaman kaki (roll-call vote) yang akan mencatat siapapun yang melindungi eksekutif melanggar konstitusi. Preseden berbahaya: jika presiden dan menhan bisa mengabaikan resolusi kekuasaan perang bipartisan, Kongres kehilangan rem darurat terakhirnya.

Argumen Blanche soal definisi "perang" versus "operasi" adalah permainan semantik klasik eksekutif sejak era Vietnam. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah klaim Departemen Kehakiman — yang seharusnya netral hukum — turun sebagai tim pertahanan politis Menhan. Jika DOJ berfungsi sebagai perisai Kabinet, siapa yang memeriksa legalitas tindakan militer? Publik harus memantau apakah Massie bisa mengumpulkan cukup tekanan publik untuk memaksa pemimpin Republikan mengeluarkan resolusi ini dari komite, atau apakah ini hanya teater simbolis sebelum pemilu tengah masa depan.