Duterte Klaim Hilang Ingatan Parah Jelang Sidang ICC soal Perang Narkoba

Tim pembela mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku kesulitan menyusun strategi hukum karena kliennya mengalami gangguan ingatan parah, hingga sempat lupa nama pengacaranya sendiri, menjelang pembukaan sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 30 November mendatang di Den Haag.

Dalam dokumen pembelaan 13 halaman yang diserahkan ke pengadilan, Ketua Tim Pembela Peter Haynes menuliskan bahwa Duterte, kini berusia 81 tahun, tidak mampu menyimpan informasi baru maupun mengakses memori lama. "Hal ini membuatnya tidak mungkin untuk terlibat dalam kasus ini, apalagi memberikan instruksi yang tepat kepada Ketua Tim Pembela, yang namanya saja terkadang ia lupa," tulis Haynes.

Para hakim ICC telah memerintahkan pemeriksaan medis oleh tiga ahli untuk menilai kelayakan mental Duterte diadili. Namun hasilnya ambigu: para ahli tidak bisa memastikan apakah kondisi itu disebabkan malingering—pura-pura sakit—atau benar adanya kerusakan neurologis. Duterte diketahui mengira dirinya masih hidup di tahun 2007 atau 2008, memperkirakan usianya 84 hingga 85 tahun, serta tidak mengingat siapa Presiden Amerika Serikat saat ini.

Jaksa menuntut Duterte atas tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait 76 kasus pembunuhan ekstra yudikial selama periode 2013–2018, puncak kebijakan "perang melawan narkoba" yang menewaskan ribuan warga. Sejak diamankan dan dibawa ke Belanda, mantan walikota Davao itu hanya tampil sekali lewat video conference—terlihat linglung, bingung saat menyebut namanya, dan sempat tertidur di tengah sidang.

Tim hukum telah mengajukan permohonan agar Duterte dibebaskan dari kewajiban hadir di sidang-sidang berikutnya atas alasan kesehatan. Haynes menegaskan, tanpa keterangan yang koheren dari klien, tim pembela tidak bisa mengandalkan narasi apa pun untuk membela diri di ruang sidang.

Analisis Redaksi

Klaim demensia di hadapan tribunal internasional bukan strategi baru, tapi langkah Duterte mencatat preseden berbahaya: seorang mantan kepala negara yang pernah mengaku bertanggung jawab penuh atas ribuan kematian kini berbalik mengklaim tidak kompeten untuk diadili. Jika hakim menerima argumen ketidakmampuan mental, ICC berisiko kehilangan momentum yurisdiksi atas pelaku kejahatan kemanusiaan tingkat tinggi—sebuah celah yang bisa dieksploitasi diktator lain di masa depan.

Di sisi lain, bukti video sidang perdana—Duterte tertidur dan bingung—justru memperkuat narasi pembela, tapi juga memicu spekulasi publik apakah ini演技 atau gejala nyata. Keputusan panel tiga ahli akan jadi uji nyata integritas prosedur ICC: apakah keadilan internasional mampu membedakan antara kelalaian usia dan taktik penundaan. Apa pun hasilnya, kasus ini akan jadi rujukan hukum bagi pengadilan massal di era populis.