Anwar Panggil Rapat Darurat Usai Tarif Listrik Melonjak, 80 Persen Rumah Tangga Dijamin Aman

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memanggil rapat darurat Kamis (17/9) sehari setelah tarif dasar listrik melonjak, mengundang Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA), Komisi Energi (ST), Tenaga Nasional Berhad (TNB), serta Kementerian Keuangan untuk merumuskan mitigasi cepat.

Melalui unggahan Instagram Rabu malam, Anwar menegaskan pemerintah MADANI akan mengkaji langkah-langkah segera guna meredakan beban tagihan listrik yang melanda isi rumah, sambil menegaskan komitmen penargetan subsidi yang adil dan wajar demi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan itu diumumkan begitu Anwar mendarat dari rangkaian kunjungan ke India untuk konferensi tingkat tinggi BRICS dan ke Maladewa untuk bilateral, di mana ia mengakui perhatiannya terus tertuju pada kegelisahan warga soal kenaikan biaya listrik belakangan ini.

Data yang disampaikan Anwar menunjukkan sekitar 80 persen konsumen domestik dengan pemakaian tidak melebihi 600 kilowatt-jam (kWh) per bulan tetap terlindungi dan tidak tersentuh kenaikan tarif menyusul lonjakan harga bahan bakar tahun ini.

Di balik lonjakan konsumsi yang mendorong segelintir warga melewati ambang 600 kWh, Anwar menunjuk kebakaran hutan dan lahan sebagai pemicu utama, yang memaksa rumah tangga menyalakan pendingin dan penyaring udara lebih lama, sehingga otomatis terikat dalam mekanisme Penyesuaian Biaya Bahan Bakar Otomatis (AFA).

ST menegaskan AFA bukan penyebab kenaikan melainkan mekanisme dua arah yang menyesuaikan biaya listrik mengikuti fluktuasi harga bahan bakar dan nilai tukar; saat BBM turun konsumen dapat potongan, sebaliknya saat naik mereka dikenai tambahan biaya — skema yang kini diuji keras oleh krisis bahan bakar imbas konflik Timur Tengah.

Analisis Redaksi

Kecepatan Anwar menggelar rapat kurang dari 24 jam setelah gejolak tarif menunjukkan tekanan politik nyata: keluhan listrik menyentuh saraf kehidupan sehari-hari, jauh lebih terasa daripada isu geopolitik BRICS yang baru ia tinggalkan. Pilihannya melibatkan TNB — operator tunggal jaringan — dan ST sekaligus menandakan keinginan Putrajaya mengendalikan narasi teknis sekaligus politik, mencegah oposisi mengaitkan kenaikan ini dengan kegagalan reformasi subsidi yang dijanjikan sejak kampanye.

Angka 80 persen rumah tangga terlindungi jadi tameng komunikasi utama, namun persentase itu menyisakan 20 persen — sekitar 1,8 juta pelanggan — yang menghadapi tagihan melonjak di tengah inflasi makan dan transportasi. Jika mitigasi hanya bersifat sementara seperti bantuan tunai sekali kirim, kegelisahan akan kambuh tiap siklus penyesuaian AFA triwulanan. Langkah logis berikutnya adalah memperjelas batas waktu pelaksanaan "langkah mitigasi segera" itu, serta memastikan mekanisme AFA transparan hingga tingkat bilangan rumah tangga, agar kepercayaan publik pada penargetan subsidi tidak terus tergerus.