Wamendagri Bima Arya Tekankan Tujuh Peran Strategis Pemerintah Daerah Percepat Transisi Energi Nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang kunci vital dalam percepatan transisi energi nasional melalui tujuh peran strategis yang harus segera diterjemahkan ke dalam aksi konkret. Bima menekankan bahwa visi besar negara mengenai energi bersih tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif para kepala daerah yang memiliki otoritas wilayah dan anggaran. Pesan ini disampaikan secara lugas saat memberikan keynote speech pada Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema "Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten" di The Westin Jakarta, Selasa (15/9).

Bima merinci bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah penyusunan baseline yang jelas melalui inventarisasi emisi daerah yang akurat. Tanpa data awal yang valid, kebijakan yang diambil dipastikan akan kehilangan arah dan sulit diukur keberhasilannya. Hasil inventarisasi ini nantinya tidak hanya berguna bagi daerah, tetapi juga menjadi kontribusi krusial dalam memperkuat gambaran kondisi emisi secara nasional guna mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Peran ketiga yang menjadi kewajiban konstitusional daerah adalah penyusunan Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dokumen ini menjadi instrumen penting agar kebijakan energi di tingkat lokal dapat berjalan sinkron dan selaras dengan strategi besar pemerintah pusat. Setelah regulasi siap, Pemda diminta melangkah pada aksi nyata dengan mengendalikan sektor-sektor penyumbang emisi terbesar seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penyediaan transportasi publik rendah emisi.

Dalam konteks operasional, Bima menginstruksikan kepala daerah untuk mengidentifikasi sumber emisi spesifik di wilayahnya masing-masing. "Jadi ketika sudah memiliki data, baseline-nya, maka akan diketahui mana penyumbangnya. Kota-kota besar penyumbangnya pada transportasi misalnya, atau beberapa daerah industri pada kawasan industri. Jadi mana yang bisa difokuskan untuk mulai dikerjanya," tutur mantan Wali Kota Bogor tersebut dengan nada tegas.

Adaptasi berbasis kondisi lokal melalui Program Kampung Iklim juga menjadi poin penting kelima dalam strategi ini. Sebagai contoh konkret, Bima memaparkan inisiatif Taufiq Supriadi Yusuf, seorang Ketua RT di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta, yang berhasil menggerakkan warganya melakukan penghijauan, pengolahan kompos dan maggot, hingga memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mandiri. Keberhasilan Taufiq mengelola 40 rumah secara maksimal bahkan membawanya diundang hingga ke Cina untuk berbagi pengalaman.

Dua poin terakhir yang ditekankan adalah akses pendanaan dan investasi. Pemda diharapkan mampu membuka pintu bagi kemitraan dengan lembaga pendanaan internasional untuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD yang terbatas. Selain itu, daya tarik daerah harus ditingkatkan untuk mendorong investasi hijau pada proyek-proyek energi bersih berskala kecil dan menengah guna menggerakkan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Bima Arya ini merupakan sinyal kuat bahwa pusat mulai menyadari adanya sumbatan implementasi kebijakan energi di level operasional. Selama ini, narasi transisi energi seringkali terjebak pada tataran makro di kementerian, sementara eksekusi di lapangan sering terbentur pada minimnya kapasitas teknis dan data di daerah. Dengan mendorong tujuh peran strategis ini, Kemendagri sedang berupaya melakukan standardisasi kerja bagi para kepala daerah agar transisi energi bukan lagi sekadar jargon politik, melainkan menjadi indikator kinerja yang terukur.

Ke depannya, publik perlu mengawasi sejauh mana RUED yang disusun benar-benar menjadi panduan pembangunan dan bukan sekadar dokumen formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif. Tantangan terberat terletak pada konsistensi anggaran dan keberanian kepala daerah untuk memprioritaskan transportasi publik rendah emisi serta pengelolaan limbah di tengah tekanan kepentingan politik jangka pendek. Keberhasilan tokoh lokal seperti Taufiq di Duren Sawit membuktikan bahwa inisiatif dari bawah sangat mungkin dilakukan, namun tanpa payung kebijakan daerah yang kuat, gerakan semacam itu akan sulit dilakukan secara masif.