Pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Teken Pakta Hak Menentukan Nasib Sendiri

Tiga pemimpin wilayah otonom Britania Raya berkumpul di Cardiff pada Senin, 14 September, untuk membahas langkah strategis melepaskan diri dari London. Pertemuan krusial ini mempertemukan Pemimpin Skotlandia John Swinney, Pemimpin Wales Rhun ap Iowerth, serta Pemimpin Irlandia Utara Michelle O'Neill yang meneken kesepakatan bersama terkait hak menentukan nasib sendiri.

Aliansi politik ini melibatkan tiga kekuatan utama dari masing-masing wilayah, yakni Partai Nasional Skotlandia atau SNP, Plaid Cymru di Wales, serta Sinn Fein di Irlandia Utara. Mereka mengusung misi serupa untuk keluar dari bayang-bayang Westminster meski dinamika internal ketiga wilayah menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup tajam terutama soal metode referendum dan batas waktu pencapaian kemerdekaan.

Sinn Fein sebagai partai berkuasa di Irlandia Utara membawa agenda khusus menyatukan wilayah tersebut dengan Republik Irlandia yang telah mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari monarki Inggris sejak 1949. Isu identitas dan perbedaan politik masa lalu kembali mencuat di tengah masyarakat Irlandia Utara yang hingga kini masih terbelah antara pro-Britania Raya dan pro-Irlandia, sementara catatan The Guardian menunjukkan adanya tren peningkatan dukungan kemerdekaan pada jajak pendapat terbaru.

Sementara itu, eskalasi politik di Skotlandia berakar kuat pada kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kerap mengabaikan aspirasi warga Edinburgh. Luka politik terbesar bermula dari referendum Brexit tahun 2016 ketika mayoritas warga Skotlandia dengan tegas memilih bertahan di dalam Uni Eropa namun tetap terseret keluar akibat keputusan mutlak dari London.

Sejak devolusi tahun 1999, Skotlandia sebenarnya telah mengantongi kewenangan mengurus institusi domestik seperti kesehatan dan pendidikan, namun kendali atas sektor pertahanan, luar negeri, hingga makroekonomi tetap berada di tangan Britania Raya. Gerakan kemerdekaan di wilayah ini tergolong sangat gigih dan persisten, melanjutkan sejarah panjang setelah pada referendum 2014 silam sebanyak 55 persen pemilih sempat menolak keluar dari Britania Raya.

Situasi berbeda justru tampak di Wales di mana mayoritas warga berdasarkan catatan The Conversation belum sepenuhnya menginginkan perpisahan mutlak dari Inggris. Kendati demikian, kelompok nasionalis di Wales terus menyuarakan kritik tajam atas dugaan diskriminasi kebijakan dari London yang kerap mengabaikan preferensi lokal sehingga sebagian besar masyarakat menuntut penambahan porsi kewenangan otonomi yang lebih luas.

Analisis Redaksi

Pertemuan tingkat tinggi di Cardiff menandai fase baru yang kian kompleks dalam konstelasi politik internal Britania Raya. Kesepakatan yang diteken oleh John Swinney, Rhun ap Iowerth, dan Michelle O'Neill menunjukkan bahwa sentimen anti-Westminster bukan lagi sekadar wacana pinggiran, melainkan agenda politik terkoordinasi yang melibatkan tiga parlemen wilayah sekaligus. Perbedaan karakteristik antara Skotlandia yang punya memori referendum 2014, Irlandia Utara dengan isu unifikasi historisnya, serta Wales yang masih fokus pada perluasan otonomi, membuktikan bahwa disintegrasi Britania Raya tidak akan berjalan dalam satu jalur waktu yang seragam.

Langkah selanjutnya yang perlu diwaspadai oleh pemerintah pusat di London adalah potensi eskalasi tuntutan hukum dan konstitusional pasca-penandatanganan pakta ini. Jika momentum jajak pendapat terus berpihak pada kelompok nasionalis, tekanan politik domestik akan memaksa Westminster merespons melalui konsesi kekuasaan atau justru menghadapi gelombang referendum susulan yang lebih sulit di bendung. Stabilitas politik Britania Raya kini berada di titik nadir paling rentan sejak era devolusi digulirkan akhir abad lalu.